Jokowi Minta Penyaluran Rastra Pakai Kartu Dievaluasi

5 Desember 2017 11:50 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi tunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi tunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
ADVERTISEMENT
Penyaluran bantuan beras sejahtera (Rastra) telah disalurkan dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera sejak awal tahun ini. Penyaluran beras dengan kartu untuk keluarga tidak mampu ini sudah diujicoba di 44 kota dengan 1,2 juta penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran Rastra menggunakan kartu tersebut tidak dulu ditambah. Dia meminta agar dilakukan evaluasi untuk memastikan penyalurannya tidak terhambat.
"Saya minta ini jangan ditambah dulu, dicek, dievaluasi dulu betul, supaya di lapangan jalan baik," kata Jokowi di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Hari ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas evaluasi pelaksanaan program Rastra dan program bantuan pangan non tunai.
Dalam ratas ini turut hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Lalu hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, Jokowi ingin memastikan jika penyaluran Rastra sudah berjalan maksimal dan tepat saasaran karena menyangkut kehidupan 60 juta jiwa. Rastra dijelaskan Jokowi memiliki anggaran sebanyak Rp 21 triliun.
"Program Rastra ini untuk 15 juta keluarga kurang mampu penerima manfaat. Bila keluarga penerima manfaat ada 4 orang, artinya Rastra akan pengaruhi kehidupan 60 juta jiwa," katanya.
Menurut dia, dengan anggaran yang cukup banyak tersebut, pemerintah harus memastikan penyaluran Rastra merupakan prioritas agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
"Anggaran juga banyak Rp 21 triliun. Dengan biaya dan dampak besar kita harus benar benar jadikan ini prioritas, jangan sampai energi habis karena hal-hal yang kecil dan dampaknya kecil," ujarnya.