news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Jokowi Pastikan Jaksa Agung Bukan dari Parpol, NasDem Patuh

15 Agustus 2019 12:11 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo membocorkan sedikit demi sedikit gambaran kabinetnya 5 tahun mendatang. Selain bicara soal jumlah kementerian tetap 34, Jokowi juga menyinggung posisi jaksa agung.
ADVERTISEMENT
Menurut Jokowi, jaksa agung pada periode Jokowi-Ma'ruf nanti bukanlah berasal dari partai politik. Pernyataan ini merujuk kondisi saat ini jaksa agung yang dianggap kader Partai NasDem.
"Saya pastikan bukan dari parpol," ucap Jokowi saat bertemu pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Rabu (14/8). Pertemuan digelar sambil makan siang bersama.
Merespons itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi soal formasi kabinet.
"Apa pun juga terserah Bapak Presiden," ucap Surya Paloh, Rabu (14/8).
NasDem dalam beberapa kesempatan mengisyaratkan ingin kembali mendapatkan kursi jaksa agung yang kini diduduki mantan kadernya, Prasetyo. Menurut NasDem, Prasetyo berkinerja baik.
“Tentu saja kursi yang ada bisa kita pertahankan. Kemudian dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang. Jadi kursi yang ada dipertahankan, dan NasDem naik 100 persen sekarang. Kursi yang ada bisa dipertahankan dan bisa dapat lagi,” kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
ADVERTISEMENT
Bukan Soal Kader Parpol
Sekjen Partai NasDem, Johnny G. Plate, memberikan pandangan lain. Posisi jaksa agung menurutnya, bukanlah soal dia berasal dari parpol atau bukan. Tapi dia berasal dari dalam atau luar kejaksaan.
"Isu utamanya itu dia dari dalam atau bukan. Pak Prasetyo itu orang dalam yang masuk dari parpol," ucap Johnny, Kamis (15/8).
Definisi orang dalam itu bisa jadi PNS aktif atau sudah pensiun. Dia dinilai lebih tahu persis lingkungan kerja di kejaksaan. Nah, orang dalam ini bisa berasal dari partai politik atau luar partai politik.
Sementara jika orang luar kejaksaan yang dipilih Jokowi, NasDem juga tak masalah karena meyakini orang itu pasti punya kompetensi memimpin korps Adhyaksa tersebut.
ADVERTISEMENT
"Kalau dari luar Adhyaksa pasti mengerti dan paham kejaksaan, pasti bukan dari parpol. Siapa dia orangnya? Pak Jokowi yang tahu. Itu kewenangan Presiden," tuturnya.
Johnny heran posisi Prasetyo dipersoalkan dikaitkan dengan capaian NasDem di Pilpres 2019. Padahal, banyak jabatan menteri atau setingkat menteri di kabinet yang diisi oleh kader partai politik.
"Kenapa yang diributkan cuma jaksa agung?" pungkasnya.