Jokowi: Pemerintah Terus Lakukan Deradikalisasi di Kampus

Jokowi Tarawih di Indramayu, Jawa Barat (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo menanggapi beberapa kampus yang terindikasi terpapar radikalisme. Jokowi menyampaikan saat ini pemerintah terus melakukan deradikalisasi untuk menanggulangi paham radikalisme yang semakin meluas.

"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Jokowi di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, seperti dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/6).

Jokowi menjelaskan proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya di BNPT. BNPT untuk pencegahan atau tindakan kemudian juga di Polri dan TNI.

Jokowi Tarawih di Indramayu, Jawa Barat (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Namun Jokowi berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama," lanjut dia.

"Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucap Jokowi.

Jokowi Tarawih di Indramayu, Jawa Barat (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Jokowi lalu menyatakan saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perlu atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tegasnya.

Ia menegaskan radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," tutur Jokowi.