Jokowi-Prabowo Bakal Nonton Langsung Ma'ruf vs Sandi di Hotel Sultan

Kedua Pasangan Capres menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat ketiga pilpres yang mempertemukan kedua cawapres Ma'ruf Amin dan Sandigaa Uno pada Minggu (17/3) mendatang. Rencananya, kedua capres Jokowi dan Prabowo Subianto akan menyaksikan langsung debat tersebut dari lokasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Kehadiran kedua capres dikonfirmasi oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Meski direncanakan hadir, Wahyu menuturkan standar pengamanan debat tak akan mengalami perubahan seperti penyelenggaraan sebelumnya.

"Ya karena direncanakan Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga akan hadir, meskipun ini debat cawapres tapi kandidat capres akan hadir. Sehingga Paspampres TNI-Polri tadi juga memberikan paparan bahwa standar pengamanan akan sama dengan standar pengamanan debat capres," kata Wahyu usai rapat persiapan pengamanan debat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Dalam debat ketiga ini disiapkan 500 undangan, dengan rincian 350 undangan KPU dan masing-masing 75 undangan untuk masing-masing timses. Mantan presiden dan wakil presiden terdahulu juga termasuk yang diundang KPU.

"Kita (KPU) undang mantan presiden, mantan wakil presiden, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh lain yang relevan dengan tema. Satu per satu kalau yang saya ingat itu tadi Pak Habibie, Ibu Mega, Pak SBY, Boediono, Pak Hamzah Haz, Pak Jusuf Kalla," ucap dia.

Selain itu, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga mengusulkan agar KPU tidak mengundang menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi untuk menyaksikan debat secara langsung di lokasi acara.

Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno di pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 di KPU. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Tadi disampaikan gitu dalam rapat ada masukan dari BPN agar para menteri kabinet sebagai pembantu presiden itu tidak diundang dalam debat. Tentu saja akan kita pertimbangkan akan kita putuskan dalam rapat berikutnya," tuturnya.

KPU juga sebelumnya telah membentuk komite damai bersama Bawaslu dan kedua timses untuk memastikan debat berjalan dengan kondusif. Komite damai ini diharapkan tidak segan untuk menertibkan tamu undangan yang membuat kegaduhan selama pelaksanaan debat.

"Jika ada undangan, ada pendukung yang datang ternyata membuat gaduh misalnya, maka komite damai itu berwenang untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari arena debat. Ini untuk memastikan ketertiban debat itu dapat terjamin," pungkasnya.