Presiden Joko Widodo, jokowi

Jokowi Siapkan Kementerian Baru: Urusan Ekspor hingga Ekonomi Digital

31 Mei 2019 14:11 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Tak hanya menyiapkan warna dan wajah baru di kabinet periode keduanya kelak, Presiden Jokowi juga menggodok rencana pembentukan kementerian baru. Dalam wawancara khusus dengan kumparan di Istana Merdeka, Rabu (29/5), Jokowi mengaku tengah menyiapkan kementerian baru.
ADVERTISEMENT
“Ini baru disiapkan. Misalnya kemarin urusan kementerian ekspor, kementerian investasi, kementerian digital ekonomi,” kata Jokowi.
Bukan tanpa alasan Jokowi meminta timnya menggodok opsi pembentukan kementerian baru. Sebab, fokus pemerintahannya kelak sudah dilantik berbeda dengan era Jokowi-JK, pun, tantangan di periode 2019-2024 tentunya berbeda dengan 2014-2019.
“Ini tantangannya berbeda, masa sudah berpuluh-puluh tahun kementeriannya itu-itu saja,” kata dia.
Presiden Joko Widodo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Membentuk kementerian baru, Jokowi tak khawatir jika nomenklatur kementerian menjadi gemuk. Bahkan, ia berencana meletakkan dua posisi wakil menteri. Jokowi mengatakan, struktur pemerintahan gemuk tak menjadi masalah. Sebab, pekerjaan rumah pemerintah juga banyak.
“Menteri saja mungkin enggak mampu, harus ditambah dengan wakil menteri. Wakil menterinya kan kita semakin tahu dalam perjalanan ini, wakil menteri itu bisa saja tidak satu dua,” jelas dia.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan soal kriteria menteri barunya di kabinet. Ia mengatakan membutuhkan menteri dengan kemampuan eksekusi bagus, memiliki skill manajerial dan punya integritas. Jokowi juga menekankan akan memilih banyak menteri muda.
Dalam seleksi menteri, Jokowi memastikan akan menggandeng KPK dan PPATK. Hal ini dilakukan agar mendapat informasi menyeluruh mengenai menterinya kelak.
“Ya penyaringan itu perlu informasi dari KPK itu perlu, informasi dari PPATK misalnya juga perlu,” tutup Jokowi.
Presiden Joko Widodo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten
Sedang memuat...0 Konten