Jokowi soal Status Tersangka Sofyan Basir: Beri Kewenangan Kepada KPK

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

KPK menetapkan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan PLTU-MT Riau-1. Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyerahkan persoalan hukum tersebut pada KPK.

"Ya berikan kewenangan kepada KPK menyelesaikan setiap masalah hukum yang ada," kata Jokowi singkat usai membuka 'The 21st Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2019' di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (24/4).

KPK telah menetapkan status tersangka kepada Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Penetapan itu dilakukan usai KPK mencurigai adanya peran aktif dari Sofyan dalam mengatur jalannya proyek tersebut. Peran tersebut terlihat dari aktifnya Sofyan terlibat sejumlah pertemuan membahas kelanjutan proyek.

Lembaga antirasuah itu menduga Sofyan bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan eks Sekjen Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd, Budisutrisno Kotjo. Tiga nama terakhir sudah divonis bersalah oleh hakim.

Dalam dakwaan, Sofyan disebut sembilan kali melakukan pertemuan membahas PLTU Riau. Pertemuan itu dilakukan dengan mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Eni Saragih, maupun Kotjo.

Saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Eni, Sofyan mengaku pertemuannya dengan Eni memang turut membahas proyek PLTU Riau 1. Sofyan menyebutkan salah satu pertemuan digelar di rumah pribadinya yang dihadiri Eni, Idrus dan Kotjo.

Menurutnya, saat itu pembicaraan tidak fokus pada PLTU Riau-1, akan tetapi membahas segala hal.