Jokowi Sudah Dilapori Praktik Jual Beli Jabatan di Banyak Kementerian
PerbesarADVERTISEMENT
Maraknya kasus jual beli jabatan dalam birokrasi Indonesia saat ini disinyalir kerap terjadi. Utamanya di kementerian yang menterinya memiliki latar belakang partai politik.
ADVERTISEMENT
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi bahkan menyebut ada 13 kementerian yang tengah diproses KPK. Bahkan, hal ini pun sudah pernah didiskusikan bersama Presiden Jokowi.
"Pak Presiden pernah bertanya ke saya dulu di suatu pertemuan, 'itu berapa banyak Pak Sofian kementerian yang terlibat di dalam praktik jual beli itu, praktik transaksi itu'. Ya saya enggak berani menduga-duga, saya bilang 'ya lebih dari separuh, Pak, kementerian itu',"kata Sofian di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu ( 27/3).
"Dugaan sementara kami itu lebih dari 90 persen yang melakukan praktik itu. Cuma tinggal levelnya saja berbeda-beda," lanjutnya.
Sofian menjelaskan para menteri yang berasal dari parpol biasanya mendapatkan intervensi dari pimpinan partainya. Khususnya dalam pengaturan jabatan-jabatan khusus.
"Karena dia ditekan pimpinan partai-partai politik, itu lebih kuat tekanannya pada menteri-menteri dari partai politik daripada menteri yang dari profesional," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, terjadi perubahan yang positif. Artinya mengalami penurunan setelah adanya aplikasi Sijapti (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi).
Sistem itu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dalam penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian jabatan.
"Ya itu pada awal dulu segitu, tapi dengan ada seleksi lebih seleksi ketat diawasi, sekarang agak mulai menurun. Kita mengharapkan nantinya nol-lah suatu saat," ujar mantan rektor UGM ini.
"Kalau semua sudah tadi kan saya katakan 30% sudah menggunakan Sijapti sudah bisa dengan cepat untuk mengetahui kalau terjadi dagang-dagang tadi, transaksi," pungkasnya.
