Jokowi Tanya Netizen: Di Mana Sebaiknya Ibu Kota Negara?

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berorasi saat kampanye terbuka di Sentul, Bogor. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Rencana pemindahan ibu kota kembali dibahas dalam rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4). Presiden Joko Widodo setuju Ibu Kota dipindah dari Jakarta.

Pemindahan Ibu Kota kembali disampaikan Jokowi dalam akun Instagramnya. Jokowi meminta masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya kota mana yang ideal sebagai ibu kota serta alasannya.

"Menurut Anda, di mana sebaiknya Ibu Kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya?" tulis Jokowi, Selasa (30/4).

Jokowi menjelaskan rencana ini kembali mencuat karena mempertimbangkan masa depan DKI Jakarta. Ia menyebut DKI Jakarta yang selama ini memikul beban sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis mungkin tidak mampu lagi memikul beban itu.

"DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu," tuturnya.

"Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain," lanjutnya lagi.

Jokowi juga menjelaskan untuk memindahkan ibu kota memang tidak mudah. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk memindahkan ibu kota.

"Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju. Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung," jelasnya.

Dalam rapat terbatas kemarin, beberapa hal yang dibicarakan terkait pemindahan ibu kota ini adalah lokasinya yang diusulkan berada di Indonesia bagian tengah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menilai wilayah tengah Indonesia secara geografis cukup strategis.

Biaya yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Diperkirakan pemerintah harus mengeluarkan anggaran mencapai USD 33 miliar atau Rp 466 triliun karena harus membangun banyak infrastruktur baru.