Jusuf Kalla Soal Tunjangan untuk Pengangguran: Itu di Negara Maju
ADVERTISEMENT
Wakil Presiden Jusuf Kalla bicara soal kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran. Ia menilai, kebijakan tersebut lebih cocok diterapkan di negara maju dengan jumlah penduduk yang sedikit. Namun untuk diterapkan di Indonesia, kebijakan semacam itu perlu dikaji.
ADVERTISEMENT
"Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (5/3).
"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," jelasnya.
Lain halnya dengan janji Joko Widodo untuk memberikan kartu pra-kerja bagi para lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan. Menurut Jusuf Kalla, hal itu bisa dilakukan anggaran tahun berikutnya selama APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.
ADVERTISEMENT
"Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu. Yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," ia menambahkan.
Sebelumnya, Joko Widodo berencana akan merilis Kartu Pra-kerja yang bertujuan untuk membantu para pencari kerja maupun mereka yang ingin berganti pekerjaan.
"Kartu Pra-kerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan," ujar capres petahana tersebut dalam acara Konvensi Rakyat bertema "Optimis Indonesia Maju" belum lama ini.
Download aplikasi kumparan di App Store atau di Play Store untuk mendapatkan berita terkini dan terlengkap.