Kaledonia Baru Mulai Referendum: Jadi Negara Baru atau Tetap Prancis

Referendum Kaledonia Baru (Foto: THEO ROUBY / AFP)

Rakyat Kaledonia Baru pada hari ini, Minggu (4/11), menyelenggarakan referendum. Jajak pendapat ini akan menentukan status kedaulatan kepulauan yang ada di samudera Pasifik itu, akan tetap menjadi koloni Prancis atau menjadi negara baru.

Referendum di Kaledonia Baru sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada 2014, referendum sudah pernah digelar. Kala itu mayoritas warga kepulauan itu masih ingin menjadi bagian dari Prancis.

Proses pemungutan suara mulai pada 08.00 waktu Kaledonia Baru atau 06.00 WIB. Ada 175 ribu pemilih terdaftar yang akan memberikan suara dalam referendum ini.

Diberitakan AFP, hingga tengah hari, sudah 41,8 persen pemilih memberikan suaranya. Hasil referendum rencananya diumumkan setelah proses suara dinyatakan berakhir pukul 18.00 waktu Kaledonia Baru (16.00 WIB).

Dalam survei yang dilakukan sebelum proses pemungutan suara, rakyat Kaledonia Baru diperkirakan akan masih ingin menjadi bagian dari Prancis. Hanya saja ketegangan pada referendum tahun ini dianggap meningkat. Terlebih kelompok suku asli Kaledonia Baru, Kanak, terus menyuarakan mereka harus merdeka dari Prancis.

"Ini adalah hari yang luar biasa untuk kami. Ayah saya, kakek saya berjuang untuk negara ini dan hari ini adalah perjuangan kami lewat kotak suara," kata Patrick Watrone, pendukung kemerdekaan.

Pada 1980an, suku Kanak dan warga Prancis pendatang sempat terlibat konflik yang mengakibatkan 70 orang tewas. Konflik itu melahirkan Noumea Accord pada 1988 yang juga menjanjikan rakyat Kaledonia Baru dapat menentukan nasibnya lewat referendum.

Referendum Kaledonia Baru (Foto: THEO ROUBY / AFP)

Meski ada keinginan dari sebagian warga asli untuk merdeka, tapi suara mereka kurang dari 50 persen pemilih. Selain itu, tidak semua suku Kanak ingin merdeka dari Prancis.

Kaledonia Baru menjadi koloni Prancis pada 1853. Selain menjadi kawasan strategis Prancis di Pasifik, Kaledonia Baru adalah salah satu kawasan penghasil nikel terbesar di dunia. Seperempat suplai bahan komponen elektronik itu berasal dari daerah ini.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kunjungannya ke Noumea, Ibu Kota Kaledonia Baru, pada Mei 2018 sempat meminta agar kepuluan itu tetap memilih bersama negaranya.

"Saya harap Kaledonia Baru tetap bersama Prancis dan pemerintah kami tidak akan berpihak ke mana pun," jelas Macron. Setiap tahunnya, Prancis menyediakan anggaran sebesar 1,3 miliar euro (Rp 22 triliun) untuk kawasan itu.

Pemandangan di Kaledonia Baru. (Foto: Pixabay/envasa)

Jika nantinya Kaledonia Baru merdeka, kelompok pro-kemerdekaan Front Pembebasan Sosialis Nasional Kanak (FLNKS) akan mengganti nama negaranya. Nama terbarunya yang sudah disiapkan mereka adalah Kanak Kaledonia Baru (Kanak New Caledonia).

Bila referendum memutuskan Kaledonia Baru tetap bersama Prancis, kelompok pro kemerdekaan ternyata masih diberikan kesempatan untuk bercerai.

Peluang itu berupa pelaksanaan referendum ulang pada 2020 dan pengulangan selanjutnya bila masih tetap kalah yaitu pada 2023.