Kapolri dan Gubernur Papua Tegaskan Tak Ada Demo Berujung Rusuh Lagi

4 September 2019 9:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Setelah berdiskusi bersama jajaran Forkopimda, termasuk Gubernur Papua, Kapolri menegaskan tidak ada lagi kegiatan demonstrasi yang berujung pada kerusuhan lagi di Papua. Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe melarang adanya aksi demo yang disertai aksi kerusuhan.
ADVERTISEMENT
“Pak Gubernur lebih tegas lagi semalam, sudah tidak ada demo-demo dulu. Ini dicatat tolong,” ucap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Lanud Silas Papare, Sentani, Papua, Rabu (4/9).
Tito mengatakan, pelarangan demo ini bukan berarti melarang penyampaian pendapat di depan umum. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang. Kapolri mengingatkan, dalam UU no 9 tahun 1998, ada pasal 6 yang mengatur tata cara penyampaian pendapat.
“Tolong baca pasal 6, ada 4 hal itu enggak boleh, satu ganggu ketertiban publik, dua mengganggu hak asasi orang lain. Ketiga harus indahkan etika dan moral, keempat harus memelihara persatuan kesatuan bangsa, kalau ada 4 ini potensi untuk dilanggar maka saya perintahkan dan keluarkan maklumat ke kapolda untuk larang demonstrasi yang ada potensi langgar 4 itu,” kata Tito.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya beberapa aksi demo dan unjuk rasa berujung dengan kerusuhan. Kerusuhan menimbulkan kekacauan tertentu, seperti di Deiyai, Rabu (28/8) kemarin.
Sementara itu, bagi kelompok perusuh yang coba menunggangi unjuk rasa damai, Kapolri menyatakan aparat akan mengejar mereka. Ia mengatakan, tak semua warga Jayapura tak sepakat dengan kelompok tersebut.
“Kita enggak mau Jayapura dikacaukan mereka karena enggak semua masyarakat Papua setuju dengan mereka,” kata Kapolri.
Kapolri juga telah mengkomunikasikan terkait ganti rugi yang akan diberikan kepada korban aksi unjuk rasa yang berujung anarkis tersebut. Pertama, ia telah berbicara dengan kementrian sosial untuk memberikan bantuan stimulan. Sementara pihak pemerintah provinsi menyatakan akan mengutak-atik anggaran tersisa yang tersedia.
“Semalam gubernur sampaikan akan cari posisi anggaran mana yang bisa dipakai untuk itu, kita akan didialogkan terus,” ujar Tito.
ADVERTISEMENT