Kapolri: Kepercayaan Publik ke Polri 83%, Tertinggi Sejak Reformasi

Suasana HUT ke-72 Polri di Istora Senayan Jakarta (Foto: Kevin/kumparan)

Polri merayakan HUT ke-72 Bhayangkara di Istora Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan keberhasilan Polri dalam meraih kepercayaan publik terus meningkat sejak reformasi. Bahkan berdasarkan beberapa survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 83 persen.

"Selama dua tahun ini, Polri berhasil memperbaiki kepercayaan publik. Berdasarkan berbagai survei, kita saat ini masuk tiga besar lembaga dipercaya oleh publik dibawah TNI dan KPK. Tingkat kepercayaan saat ini mencapai 83 persen yang tertinggi sejak reformasi," ucap Tito di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).

Kapolri Tito Karnavian memberikan arahan pada acara upacara kenaikan pangkat dari AKBP ke Kombes di Rupatama Mabes Polri. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Nenurut Tito, keberhasilan Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik itu dikarenakan bantuan dari seluruh pihak yang ada. Tanpa adanya bantuan itu, Polri tidak akan seperti sekarang.

"Ini semua berkat dukungan Presiden, Wapres, DPR, mitra kerja Polri, sesepuh Polri dan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih," ujar Tito.

Tito menambahkan, saat ini semangat dan motivasi seluruh anggota Polri dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat terus bertambah. Hal itu dikarenakan program yang mengedepankan profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) yang dicanangkannya.

"Semangat motivasi Polri bertambah ditengah kesibukan dalam melaksanakan tugas negara. Berbagai perbaikan kinerja Polri karena program Promoter yang menimbulkan dampak signifikan," ucap Tito.

Kapolri Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat dari AKBP ke Kombes di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Tito berjanji Polri akan terus meningkatkan kinerjanya. Tito juga menekankan pentingnya menghilangkan budaya korupsi dan haus akan kekuasaan bagi para pemimpin. Sebab, budaya tersebut dapat merugikan masyarakat dan negara.

"Kami akan terus meningkatkan perbaikan dalam pemeilharaan kesejahteraan dan kamtibmas. Semua itu agar budaya koruptif dan aroganisasi dalam kekuasaan dapat terus ditekan," lanjutnya.