Kapolri: Penyerangan Kemendagri karena Politik di Papua Tak Sehat

12 Oktober 2017 16:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
15 orang telah ditangkap karena menyerang kantor Kemendagri pada Rabu (11/10). Para penyerang kantor Kemendagri tersebut adalah pendukung salah satu calon bupati Tolikara yang kalah dalam pemilu.
ADVERTISEMENT
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pelaku penyerangan kantor Kemendagri harus dipidana. Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua itu tahu betul bagaimana tidak sehatnya konstelasi politik di Papua.
“Nah penyerangan di kantor Kemendagri prinsipnya terjadi pidana, pidana harus diproses jadi sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tapi tetap kami proses itu tidak boleh terjadi. Penggunaan kekerasan apapun juga ceritanya tidak boleh terjadi, melukai orang, menghancurkan, tidak boleh terjadi dan itu pasti kita proses,” kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).
Tito tahu betul bagaimana kondisi masyarakat Papua. Kondisi politik yang tidak sehat, menjadi penyebab beberapa kasus kekerasan, termasuk penyerangan di kantor Kemendagri.
“Kami melihat akar masalahnya untuk perbaikan ke depan, akar masalahnya terjadi kontestasi politik yang kurang sehat di Papua,” jelas Tito.
ADVERTISEMENT
“Untuk itu saya minta di Papua , Pak Kapolda bekerja sama dengan stake holder lain untuk minta bantu Pak Pangdam, Pak Gubernur saya minta tenangkan masyarakat Tolikara, tenangkan masyarakat Intan Jaya, Puncak Jaya, Yapen, Kabupaten Jayapura, ini yang mengalami PSU ini pemilihan ulangnya,” tegasnya.
Mantan Kapolda Papua itu menegaskan, euforia pemenang Pilkada di Papua juga bisa menjadi penyebab terjadinya gesekan. Seharusnya, pihak yang menang pilkada bisa merangkul lawannya yang kalah.
“Saya paham betul barisan merah putih ini, ini mereka mungkin menyuarakan ketidakpuasan mereka karena calon mereka dikalahkan di MK. Tapi apapun juga keputusan MK adalah final dan binding, final dan mengikat. Jadi kalau seandainya mereka melakukan kekerasan di Jakarta di Papua, proses hukum harus tegak, tidak boleh terjadi,” tutur Tito.
ADVERTISEMENT