Kapolri Usul Bentuk Satgas Money Politics bersama KPK

Tito Karnavian di konferensi pers akhir tahun. (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Salah satu pelanggaran yang marak di Pemilu adalah politik uang (money politics). Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebut sudah berkomunikasi dengan KPK untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Money Politic. Tito sudah meminta Kabareskrim Polri untuk mencari anggota yang punya integritas tinggi agar bisa bergabung dengan satgas itu.

"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan KPK, Pak kita buat aja tim bersama nanti Mabes Polri membuat khusus Satgas Money Politics. Nanti Kabareskrim saya suruh untuk membentuk, tarik beberapa anggota yang memiliki idealisme yang kuat dan kita biayai khusus. Dan setelah itu mulai dari Januari kita bergerak sama," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/12).

Tito menjelaskan, KPK memang punya keterbatasan untuk menindak koruptor. KPK tidak bisa bergerak di luar ketentuan UU KPK. Karena itu, Polri bisa bekerja sama dengan KPK untuk memberantas politik uang selama tahun politik. Tim juga akan melibatkan KPU dan Bawaslu.

"Polri punya kemampuan, KPK punya kemampuan. Figur yang menyangkut UU KPK ditangani KPK, yang tidak bisa ditangani KPK, KPK boleh tangkap dan serahkan ke Polri, dan Polri juga bisa tangkap sendiri juga," imbuh dia.

Gedung KPK (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

Tito akan bertemu lagi dengan pimpinan KPK untuk menyamakan data wilayah yang dianggap rawan politik uang. Tito menjelaskan, Satgas ini dibuat agar masyarakat yang takut menerima atau menyuap pasangan calon.

"Ketua KPK sangat setuju. Tadi pagi pun kita berdiskusi kita sudah sepakat," tutur Tito.

"Sekali lagi ketangkap memberi efek deteran sehingga kecenderungan money politics ini yang membuat masyarakat takut. Takut maksdnya untuk menyuap para pasangan calon juga takut melakukan penyuapan sehingga kita harapkan pilkadanya tidak ada proses money politics," ucap Tito.

Sebagaimana diketahui, Pilkadka 2018 akan digelar serentak di 171 daerah. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang juga digelar serentak di 2019.