Kasus Romy Makin Coreng Kemenag yang Belum Bersih dari Korupsi

Romahurmuziy saat keluar dari Gedung KPK. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum PPP nonaktif Romahurmuziy disayangkan berbagai pihak. Bahkan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut semestinya Kemenag bisa menjadi kementerian yang paling bersih dan bisa jadikan contoh, bahkan oleh KPK sendiri.

Kasus korupsi di lingkungan Kemenag bukan hanya sekali ini saja terjadi. Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada (PUKAT UGM) mencatat beberapa kasus korupsi terjadi di Kemenag, mulai dari soal dana haji, dana abadi umat, pengadaan kitab Al-Quran, termasuk juga jual beli jabatan. Catatan ini belum termasuk yang terjadi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Bahkan, dua eks Menteri Agama yaitu Suryadharma Ali dan Said Agil Munawar juga terseret menjadi terpidana korupsi. Maka dari itu, PUKAT UGM memiliki beberapa catatan terkait korupsi yang terjadi di Kemenag.

"Berulangnya korupsi menunjukkan program reformasi birokrasi di Kemenag tidak berjalan baik. Utamanya, belum terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang bebas korupsi. Proses seleksi pejabat yang semestinya dijalankan dengan prinsip merit system tidak berjalan," tulis keterangan PUKAT UGM, Selasa (19/3).

Suasana Kantor Kementerian Agama RI saat digeledah KPK. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Tak hanya itu, PUKAT UGM menilai pengisian jabatan ini masih dipengaruhi kekuatan relasi politik, termasuk pengaruh dari petinggi partai politik seperti Romy. Sehingga, dampaknya membuat pejabat-pejabat yang terpilih tidak berintegritas dan kompeten.

"Kasus ini merupakan praktik perdagangan pengaruh (trading in influence) yang masih saja dilakukan oleh petinggi partai politik. Romahurmuziy pada dasarnya tidak memiliki kewenangan di Kemenag. Namun, sebagai Ketua Umum PPP memanfaatkan relasi mengingat Menteri Agama berasal dari PPP," jelas mereka.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan keterangan pers terkait OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama, di Jakarta Foto: Antara/Nalendra

PUKAT UGM juga meminta agar KPK terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk juga mendalami potensi korupsi lainnya di Kemenag. Selain itu, kasus jual beli jabatan yang melibatkan Romy menjadi peringatan potensi korupsi oleh elite partai politik jelang Pemilu 2019.

"Setiap politisi dan partai politik sedang dalam situasi puncak kompetisi untuk memenangkan pemilu. Tentu saja semua membutuhkan pendanaan. Salah satu sumber pendanaan politik adalah hasil korupsi dengan berbagai modus," ungkapnya.

Maka dari itu, PUKAT UGM memberikan beberapa rekomendasi yaitu mendorong reformasi birokrasi total di Kemenag, dan mendorong pengubahan UU Tipikor di antaranya memasukkan pedagangan pengaruh (trading in influence). Selain itu juga mendorong KPK meningkatkan kewaspadaan korupsi di hari-hari terakhir jelang pelaksanaan pemilu, hingga mendorong parpol berbenah agar mencegah korupsi di internal partainya.