Ke Ulama Madura, Jokowi Janji Serahkan RUU Ponpes ke DPR Akhir Tahun

Capres Jokowi hadiri Deklarasi dari Ulama Se-Madura di Bangkalan (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pemerintah masih terus menggodok Rancangan Undang-undang Pondok Pesantren. RUU Ponpes ini dibuat sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi pondok pesantren selama ini.

Jika nanti sudah disahkan, UU Ponpes diharapkan dapat menjadi payung hukum atas anggaran yang diberikan pemerintah kepada ponpes. Saat berpidato di hadapan ulama Madura hari ini, Presiden Jokowi berjanji akan menyerahkan RUU Ponpes ke DPR akhir tahun ini.

"Yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan RUU Pondok Pesantren. Ini penting sekali saya sampaikan pada hari ini karena UU Ponpes ini akan kita dorong secepatnya agar segera selesai," kata Jokowi saat bertemu ulama se-Madura di Gedung Ratu Ebo, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (19/12).

"Kemarin saya menyampaikan ke Menag maksimal insyaallah di akhir bulan ini RUU Ponpes masuk ke DPR. Untuk apa UU Ponpes dibuat? Keperluannya jelas untuk memberikan pengakuan besar dari negara kepada ponpes," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan nantinya dengan adanya UU Ponpes, anggaran ponpes bisa berasal dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Karena saat ini, pemerintah tak bisa memberikan anggaran ke ponpes karena belum ada payung hukumnya.

"Selain pengakuan itu terutama terhadap madrasah diniyah juga dalam rangka menyiapkan anggaran. Ada payung hukum yang jelas baik dari APBN, APBD, APBD Kabupaten," ucap Jokowi.

Jokowi lalu menuturkan pondok pesantren selama ini memberikan kontribusi besar pada bangsa dan negara.

"Karena jumlah pondok pesantren di Tanah Air, jumlahnya tidak sedikit dari angka yang saya dapat 28 ribu pondok dari Sabang sampai Merauke. Jumlah yang sangat besar sekali," tuturnya.