Kelompok Separatis di Papua Harus Ditumpas karena Ancam NKRI

Pembebasan KKB di Papua (Foto: Dok. Multimedia Polri)

Sebanyak 31 orang pekerja proyek jembatan Habema-Mugi di Papua, beberapa di antaranya dari PT Istaka Karya (Persero), ditembak mati dan 15 lainnya disandera. Aksi tersebut dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang mengatasnamakan Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB).

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai peristiwa tersebut merupakan ancaman serius bagi kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, aparat harus menumpas KKB yang telah meneror keamanan nasional tersebut.

"Motif penyerangan itu sudah bukan lagi kriminal biasa tapi membuat teror bagi keamanan nasional dan ancaman terhadap NKRI. Aparat harus tegas, penyerangan ini harus dihentikan. Jangan sampai negara kalah oleh teror gerombolan bersenjata yang mengancam NKRI," kata Arwani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/12).

Menurut politikus PPP itu, jika motifnya bukan tindakan kriminal maka perlu pelibatan secara maksimal TNI. "Meski tidak mengesampingkan peran Polri dalam pemulihan keamanan di Papua. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa eksistensi gerakan separatis di Papua masih ada," ucapnya.

Polda Papua berusaha membebaskan 15 pekerja yang disandera KKB. (Foto: Dok Polda Papua)

Kabar penembakan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, tersebut pertama kali diterima polisi pada Senin (3/12). Penembakan diduga dilakukan KKB di Kali Yigi dan Kali Aurak, lokasi proyek pembangunan jembatan tersebut pada Sabtu (1/12).

Arwani mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Agar informasi tak simpang siur, ia meminta agar Polri segera mengendalikan keadaan dan memastikan jumlah korban.

Selain itu, dia mendorong agar Polri dan TNI meningkatkan pengamanan di daerah zona merah dan tempat-tempat proyek startegis nasional di daerah rawan. Serta meminta BIN untuk mendeteksi secara dini ancaman keamanan di daerah rawan.

"Kejadian yang menimpa pekerja Istaka Karya harus menjadi sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan," ujar Arwani.

Di sisi lain, dia meminta agar peristiwa tersebut tak menyurutkan semangat pemerintah melanjutkan pembangunan di Papua dan daerah lainnya. Tentunya dengan jaminan keamanan dari aparat agar peristiwa serupa tidak terulang.

"Harus ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi semua pekerja dan juga masyarakat di Papua," pungkasnya.