Kelompok Tionghoa Ingin Dilibatkan dalam Struktur Pemerintahan

16 Desember 2017 12:06 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seminar INTI 2018 (Foto: Ricad Saka/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Seminar INTI 2018 (Foto: Ricad Saka/kumparan)
ADVERTISEMENT
Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar seminar dan diskusi mengenai Prospek Indonesia di Tahun 2018. Ketua Umum INTI Teddy Sugianto dalam sambutannya menuturkan, INTI merupakan organisasi masyarakat Tionghoa di Indonesia yang didirikan sejak April 1999.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, INTI adalah organisasi yang bersifat inklusif yang berperan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Indonesia. Termasuk ikut merajut tali persatuan bangsa antar sesama etnis dan agama yang ada di Indonesia.
“Saya ingin sebetulnya pemerintah terbuka untuk kita (etnis tionghoa) bisa ikut masuk dan membantu presdien membangun pemerintahan, tidak hanya diaspek bisnis, tapi juga di struktuk politik pemerintah,” kata Teddy.
“Kita ini adalah bagian dari Indonesia. Tentu kita bertanggungjawab untuk ikut serta membantu pemerintahan dalam pembangunan-pembangunan baik secara sosial dan ekonomi,” tambah Teddy lagi dalam sambutan di acara seminar Prospek Indonesia 2018 di Gedung Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Menurut dia, untuk mewujudkan itu semua tentu dari berbagai etnis dan agama yang ada perlu bersatu mengukuhkan niat untuk memperbaiki dan membangun bangsa Indonesia agar lebih maju.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Teddy mengatakan, INTI mencoba untuk bisa tampil secara inklusif di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan cara membuat program-program pembangunan sosial dan ekonomi melalui yayasan-yayasan yang dikelola oleh perhimpunan INTI.
“Kita sudah siapkan beberapa program pembangunan melalui beberapa yayasan kami,” ujar Teddy.
Teddy juga berharap, dalam kancah politik, pemerintah dapat memberikan celah untuk etnis Tionghoa bisa tampil dan masuk dalam struktur pemerintahan.
Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin, dan Pengamat Politik Charta Politika Indoneisa Yunarto Wijaya.