Keluarga Papua: Tak Ada Diskriminasi dalam Operasi Yustisi di Surabaya

Ikatan keluarga besar Papua mengklarifikasi informasi palsu yang mengaitkan mahasiswa Papua. (Foto: Phaksy Sukowati/kumparan)

Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menyebut tidak ada isu diskriminasi dalam bentrok antara pihak keamanan dengan mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua saat operasi yustisi. Ketua IKBPS Piter bahkan menegaskan, merebaknya isu tersebut justru memperkeruh suasana.

"Kami menyatakan bahwa warga dan mahasiswa Papua tidak pernah mengalami ada diskriminasi, termasuk diskriminasi sosial baik selama di Surabaya maupun saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua pada 6 Juli lalu," kata Piter di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Kamis (12/7).

Menurutnya, operasi yustisi yang dilakukan pada 6 Juli lalu oleh kepolisian, camat, dan koramil merupakan kegiatan pendataan penduduk non-permanen. Hal tersebut menurutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015.

"Tidak ada pelanggaran HAM ataupun yang lain pada kejadian ini. Jika ada teriakan yang menyerukan adanya perbuatan rasis dari pihak keamanan, setelah kami klarifikasi bukan dari adik-adik mahasiswa Papua, melainkan saudari Anindya Shabrina Joediono yang bukan mahasiswa Papua," tegasnya.

Ikatan keluarga besar Papua mengklarifikasi informasi palsu yang mengaitkan mahasiswa Papua. (Foto: Phaksy Sukowati/kumparan)

Untuk itu, Piter menegaskan akan mengambil langkah hukum terkait ulah aktivis Front Mahasiswa Nasional (FMN) Anindya tersebut. Selain itu, menurut Piter, pihaknya juga akan bertemu dengan LBH Surabaya dan Kontras untuk mengurai masalah dan menjelaskan bahwa isu diskiriminasi yang sempat viral sebenarnya tidak terjadi.

"Kami warga Papua di Surabaya menegaskan bahwa sikap kami adalah NKRI harga mati, Saya sendiri 20 tahun tinggal dan bekerja di Surabaya, selama ini saya merasa nyaman. Kami tidak ingin isu-isu tidak benar yang meresahkan ini justru memperkeruh suasana," pungkas Piter.