news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Kemenag Diminta Beri Solusi soal Kesejahteraan Guru Madrasah

11 Januari 2019 17:46 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Silaturahmi Persatuan Guru Seluruh Indonesia bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Silaturahmi Persatuan Guru Seluruh Indonesia bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satu yang disampaikan yakni mengenai kesejahteraan guru madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.
ADVERTISEMENT
Ketua Dewan Pembina PGSI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan saat ini gaji guru nonPNS yang mengajar di madrasah dan belum bersertifikasi sebesar Rp 300-400 ribu per bulan. Oleh karena itu, para guru meminta agar Menag Lukman Hakim Saifuddin memperhatikan kesejahteraan mereka, termasuk mempermudah seritifikasi dan inpassing.
"Di situ memang berbelit-belit juga, ada harus nomor ini. Jadi ada dua sertifikasi dan inpassing. Kalau sertifikasi diperbanyak otomatis anggaran negara. Jadi ada beberapa solusi dana dana pendidikan yang tidak terserap penuh dilanjutkan ke inpassing, terutama di Kemenag," kata Karding di Istana Negara, Jumat (11/1).
Silaturahmi Persatuan Guru Seluruh Indonesia bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Silaturahmi Persatuan Guru Seluruh Indonesia bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
Karding memaparkan saat ini hanya tersedia sedikit kuota di Kemenag untuk sertifikasi dan inpassing. Ia menduga hal itu disebabkan adanya persoalan di bidang anggaran.
ADVERTISEMENT
"Intinya di Kemenag yang kuota kecil. Kalau yang mau dibuka, Mendikbud tahun kemarin 169 ribu itu termasuk honorer PPPK. Tapi kalau di Kemenag saya enggak tahu," jelasnya.
"Karena setahu saya di Kemenag enggak jalan dan ada juga yang sudah ikut inpassing belum semuanya terbayar. Mungkin itu soal anggaran," jelasnya.
Tuntutan tersebut juga disampaikan saat bertemu Jokowi. Karding menyakini Jokowi akan segera mengintruksikan Menag Lukman untuk mencarikan solusinya.
"Bagus, mau diselesaikan, karena juga tidak harus di bawah UU, tinggal teknis. Iya kita minta supaya (tuntutan ke Menag). Tapi pak Jokowi akan menyampaikan," pungkasnya.