Pencarian populer

Kemendagri soal Wali Kota Cirebon Dukung Jokowi: Tergantung Bawaslu

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo saat konferensi pers laporan akhir tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan di gedung kementerian dalam negeri, Jakarta (26/12). (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi adanya sejumlah pejabat daerah yang ikut mendukung salah satu paslon di Pilpres 2019. Yang terakhir, Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menilai hal seperti ini tidak bisa dihindari. Sebab, kepala daerah mjuga merupakan pejabat politik.

“Kalau wali kota, bupati ini kan hal yang lumrah karena dia (juga) pejabat politik,” kata Hadi di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Minggu, (20/1).

Hadi mengatakan pihaknya menyerahkan kepada Bawaslu mengenai kepala daerah yang ikut kampanye. Sebab, Bawaslu-lah yang berkewenangan menentukan apakah para kepala daerah tersebut melanggar atau tidak.

“Itu tergantung Bawaslu dalam menilainya,” ujar Hadi.

Namun, ia menekankan kepala daerah yang ikut kampanye harus seizin Kemendagri. Hadi mencontohkan salah satu pejabat yang pernah meminta izin ke Kemendagri adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saat itu, Anies meminta izin untuk datang ke Konferensi Nasional Partai Gerindra pada 17 Desember 2018.

“Bawaslu yang akan menentukan. Seperti Pak Anies datang itu kan yang penting sudah ada izin dari Kemendagri, hadir ya sudah,” terang Hadi.

Dilansir Antara, Nasrudin Azin mendeklarasikan dukungan bagi Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Sabtu (19/1).

"Saya menyatakan siap mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 01, Ir H Joko Widodo dan Prof Dr KH. Ma'ruf Amin," kata Azis di Cirebon.

Azis merupakan Wali Kota Cirebon yang diusung Partai Demokrat. Dalam deklarasi yang dibacakan sendiri oleh Azis, ia mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, karena dianggap sudah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan pro rakyat.

Lebih lanjut, Nasrudin menilai ia berhak menentukan hak politik. Apalagi, saat deklarasi, ia tak menggunakan fasilitas negara. Ia juga memastikan saat deklarasi mendung Jokowi-Ma'ruf, posisinya sedang menjalani masa libur.

"Saat deklarasi saya tidak menggunakan fasilitas negara," ujarnya.

"Selain itu, deklarasi ini bukan kapastitas saya sebagai Wali Kota Cirebon, tapi atas nama pribadi saya," kata Nasrudin Azis.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember 2017 · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: web: