Kemendagri: Stok Blanko e-KTP Banyak, Jutaan

Konpers soal E-KTP yang tercecer di Bogor (Foto: Soejono Eben/kumparan)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuat polling di media sosial. Polling itu soal pembuatan proses e-KTP.

"Dirjen Dukcapil @Kemendagri_RI bilang pengurusan (perekaman/pencetakan) e-KTP 1-2 hari saja. Anda percaya?" tanya Fadli Zon di akun twitternya, Rabu (30/5).

Dan hasil pollingnya sudah bisa ditebak. Dari 11.441 yang memberikan vote, 87 persen tidak percaya dengan ucapan pejabat Kemendagri soal proses pembuatan e-KTP.

Lepas dari Fadli yang merupakan politikus oposisi, apa yang dia kritisi soal e-KTP kiranya benar adanya. Silakan cek di masyarakat, merata di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan e-KTP itu sulit.

Contoh kecil saja, tak perlu jauh-jauh ke pelosok daerah di Indonesia yang untuk urusan transportasi masih sulit, tapi tengok saja di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Untuk mendapatkan e-KTP tidak bisa 1-2 hari. Tapi bisa berbulan-bulan.

Jadi, masyarakat ketika melakukan proses perekaman data, setelah selesai hanya mendapatkan surat keterangan yang tenar dengan panggilan Suket.

Mendagri Tjahjo Kumolo tinjau gudang e-KTP. (Foto: Soejono Saragih/kumparan)

Suket itu diberikan sebagai pengganti e-KTP, dengan alasan blangko kosong. Alhasil, banyak masyarakat tak memiliki e-KTP, hanya Suket saja. Tak percaya? Silakan cek tetangga atau kenalan Anda, pasti ada yang pegang Suket.

kumparan mengkonfirmasi soal Suket dan blanko kosong ini ke Kemendagri, langsung kepada yang berwenang untuk urusan e-KTP, yakni Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif.

Saat ditanya soal alasan klasik petugas di lapangan mengenai blangko kosong, Zudan menepisnya. Dia menegaskan bahwa stok blangko mencukupi.

"Blangko masih jutaan. Blangko banyak," kata Zudan, Kamis (31/5).

Zudan memberi imbauan, apabila ada kantor Dukcapil di daerah yang kehabisan blangko, agar segera datang mengambil ke Kemendagri.

"Silakan segera ambil," tutur dia.

Jadi, sebenarnya merunut pernyataan Zudan, segala sumber daya untuk e-KTP itu mudah, tidak sulit. Tapi mungkin yang namanya birokrasi perlu proses, dan hal itu yang bikin urusan jadi panjang. Atau bisa saja ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah dengan alasan blangko kosong.

Tapi semoga saja, di era pemerintahan Jokowi ini, birokrasi yang 'memalak' masyarakat untuk urusan publik tak terjadi. Karena sejatinya hal itu melanggar hukum, dan juga melanggar janji Jokowi melakukan revolusi mental.