Pencarian populer
25 April 2018 11:41 WIB
0
0
Kemendagri Usul Biaya Saksi untuk Pilkada Ditanggung Pemerintah
Petugas KPUD memeriksa kotak suara Pilkada (Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengevaluasi kembali sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal itu dilakukan karena banyaknya calon kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK karena korupsi, yang salah satunya untuk biaya pemilihan langsung. Sehingga, pemerintah dan DPR mewacanakan pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD.
Menanggapi hal itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Soemarsono mengatakan, usulan pilkada melalui DPRD masih sebatas wacana.
“Memang ada masukan dengan berimbang. Separuh mendukung, separuh tidak mendukung. Yang mendukung kembali ke DPRD karena biaya murah dan (pemilihan) langsung itu mahal,” katanya di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
Soni menyebut, sistem pilkada langsung picu tingginya biaya politik untuk pemenangan. Sehingga, para calon yang ada mencari cara untuk bisa mengembalikan modal saat kampanye. Salah satunya melalui cara korupsi.
“Karena mahal orang lalu cari-cari. Lalu ada politik pengembalian modal, mencari pengembalian modal sehingga korupsi terjadi karena biaya politik pemilihan langsung mahal. Itu karenanya mereka memilih DPRD,” tutur Soni.
Di sisi lain, Soni mengatakan pilkada melalui DPRD itu adalah kemunduran demokrasi. Maka itu, Soni menilai akan lebih baik jika hanya sistemnya yang diperbaiki, bukan dikembalikan ke DPRD.
“Kalau kembali ke DPRD itu langkah mundur nilai demokrasi kita. Saya kira mendingan diperbaiki hal yang kurang saja selama pemilihan langsung. Supaya kita jangan melangkah mundur. Yang diperbaiki itu apanya? Misalnya biaya saksi. Itu kan bisa dicover dengan biaya pemerintah,” papar mantan Plt Gubernur DKI itu.
Meski demikian, Kemendagri hingga kini masih berada pada posisi mengkaji. Sebab, evaluasi pilkada langsung dengan wacana mengembalikan ke DPRD perlu mendapat banyak masukan dari berbagai pihak.
“Tapi saya kira banyak sekali pro kontra. Tapi posisi Kemendagri sampai hari ini masih di tengah, mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk kemudian kita kaji,” tutup Soni.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: