Kemendagri Utus 210 Pemantau Awasi Pemilu 2019

Kemendagri Utus 210 Pemantau Awasi Proses Persiapan Pemilu 2019 Foto: Darin Atiandina/kumparan

Untuk memastikan kelancaran dan menciptakan pemilu yang adil, Kementerian Dalam Negeri membentuk tim pemantau yang terdiri dari 210 orang lintas komponen kementerian/lembaga. Tim ini bekerja secara khusus untuk mengawasi proses pemilu, mulai dari tahap awal hingga perhitungan hasil pemilu.

“Tim pemantau hanya memastikan bahwa tugas KPU, Panwas di daerah, jangan sampai terhambat, jangan sampai terganggu,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberi Pembekalan Tim Kemendagri Pemantau Pemilu Serentak di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

“Kami memantau saja, kami tidak masuk ke ranah yang menjadi kewenangan KPU di luar itu saja. Membantu memastikan pelaksanaan pemilu lancar, yang kedua memantau pemda juga peduli kalau KPUD-nya perlu ada bantuan yang mungkin menghambat,” sambungnya lagi.

Tjahjo memberi contoh bantuan dari pemantau Kemendagri. Misalnya di satu TPS membutuhkan bantuan berupa staf tambahan, kendaraan, alat-alat pengetikan maka tim pemantau ini yang akan siap membantu. Selain itu, tim pemantau juga bertugas untuk mengawasi potensi kecurangan dalam perhitungan hasil pemilu.

Ilustrasi mencoblos saat pemilu. Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin

Hasil pantauan dari tim tersebut yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi. Temuan tersebut akan dipetakan, kemudian dijadikan rekomendasi dan disampaikan ke stake holder, kepala daerah, termasuk penyelenggara pemilu.

Tim pemantau akan mulai bekerja pada 14 April. Mereka akan dikirim ke beberapa daerah di Indonesa, khususnya daerah-daerah yang dinilai rawan.

“Prinsipnya di seluruh provinsi tapi yang ditengarai ini rawan, misalnya Papua karena kondisi geografis dan wilayahnya di sana,” jelas Tjahjo.

Tim pemantau akan kembali ke pusat usai pencoblosan dan masih akan terus bekerja hingga presiden dan wakil presiden terpilih diumumkan secara resmi oleh KPU.