Kemenkum HAM Diminta Tangani Overcapacity Lapas Guna Cegah Homoseksual

Ilustrasi borgol Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Komisi III DPR turut menyoroti masalah gejala homoseksualitas (gay dan lesbian) di rutan dan lapas di Jawa Barat. Anggota Komisi III Fraksi Golkar Adies Kadir menilai, Kemenkumham seharusnya bicara solusi menangani overcapacity (kapasitas berlebih) di lapas.

"Pihak Kumham itu jangan hanya bisa bicara ada gejala homoseksual karena overcapacity, tapi mereka harus bisa bicara bagaimana menanggulangi overcapacity tersebut," kata Adies, Senin (8/7)

Soal overcapacity, menurut Adies, pembangunan lapas baru tak akan menyelesaikan masalah, sebab begitu ada lapas baru, potensial akan penuh kembali oleh narapidana.

"Kumham harus bicara dengan pemegang kebijakan lain yang terkait di pemerintahan. Yang paling penting juga, bagaimana cara mengatasi lapas dan rutan di Indonesia yang 70% dihuni oleh narapidana narkotika," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR itu berpandangan hal itulah yang mesti diselesaikan menyikapi polemik overcapacity, selain pemberian jenis hukuman maupun solusi remisi hingga rehabilitasi bagi pemakai narkoba yang mayoritas penghuni lapas.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR-RI Adies Kadir Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Harus ada penyelesaian dari hulunya, baru membenahi di hilir. Ini yang harus dilakukan oleh Kemenkumham. Kalau hal ini tidak dibenahi, sampai kapan pun akan tetap overcapacity," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kumham Jawa Barat Liberti Sitinjak mengungkapkan gejala homoseksual terjadi akibat tidak tersalurkannya kebutuhan biologis dari warga binaan yang sudah berkeluarga. Namun, dia enggan membeberkan di lapas mana saja terjadi gejala itu.

"Dampaknya munculnya homoseksualitas dan lesbian. Setidaknya gejala itu ada. Bagaimana seseorang sudah berkeluarga, masuk ke lapas, otomatis kan kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan," katanya di Sarana Olahraga (SOR) Arcamanik, Kota Bandung, Senin (8/7).