Kemenlu Gelar Nobar Pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB

Kemenlu Nobar pemilihan anggota PBB (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menggelar acara nonton bareng streaming pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anggota tidak tetap DK PBB dipilih melalui sistem voting dalam Sidang Majelis Umum ke-93 PBB yang digelar di Kantor Pusat PBB di New York, Amerika Serikat.

Acara nobar tersebut dimulai pukul 21.00 WIB di Kantin Diplomasi Kemenlu. Sejumlah staf Kemenlu turut hadir meramaikan nobar tersebut. Kemenlu juga mengajak jurnalis dari sejumlah media nasional dan internasional ikut turut menghadiri acara nobar tersebut.

Salah satu Staf Kemenlu Bidang Media, Albert, menuturkan acara nobar ini merupakan inisiatif dari Kemenlu. Nantinya setelah voting selesai dilakukan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan melakukan teleconference bersama awak media yang hadir di acara nobar tersebut.

“Kira-kira pukul 23.00 WIB paling cepat nanti kita akan video conference tanya jawab dengan Bu Menlu setelah voting selesai,” katanya kepada kumparan di lokasi, Jumat (8/6).

DK PBB memiliki total 15 anggota yang terdiri dari lima anggota permanen dan 10 anggota tidak tetap. Lima anggota permanen atau tetap yang memiliki hak veto adalah Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.

Sementara, 10 anggota tidak tetap dipilih melalui Majelis Umum PBB untuk periode dua tahun. Untuk sebuah negara bisa menjadi anggota tidak tetap harus mendapat dua pertiga suara, meski tidak memiliki pesaing.

Kemenlu nobar pemilihan anggota PBB (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Sepuluh kursi anggota tidak tetap dibagi rata kepada negara dari lima kawasan. Tiga untuk Afrika, kemudian jatah masing-masing dua untuk kawasan Asia-Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat dan yang lainnya. Kelompok Eropa Timur memiliki jatah satu kursi.

Indonesia sebelumnya pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Lima anggota baru yang akan terpilih Jumat (8/6) akan menggantikan Bolivia, Ethiopia, Kazakhstan, Belanda dan Swedia. Jika Indonesia terpilih kali ini, maka akan mulai menempati posisinya di DK PBB pada 1 Januari 2019.