Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Sandi Akui Ongkos Politik Tinggi

Sandiaga Uno di Training of trainer Ok Oce Prasasti Pemuda Kreatif (Ciayumajakuning Subang Karawang) di Andalus City Convention Center, Cirebon, Kamis (11/10/2018). (Foto: Dok. Tim Sandiaga Uno)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menangkap kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menyatakan kepala daerah melakukan korupsi karena adanya biaya politik yang tinggi.

Sandi yang pernah mengikuti proses Pilkada DKI 2017 lalu merasakan sendiri betapa tingginya ongkos politik dalam upaya mendapatkan jabatannya.

"Kita harus melihat secara esensi. Saya pernah mengikuti proses pilkada, bahwa ongkos politiknya kan tinggi. Kita melihat juga biaya kampanye yang mahal," kata Sandi di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Menurut Sandi, ada beberapa calon kepala daerah yang berkualitas namun terkendala biaya politik. Karena itu, tak sedikit dari calon yang harus meminjam dana kampanye agar bisa mencalonkan dirinya.

"Para calon terutama yang baik-baik terkendala karena tidak memiliki biaya politik, atau kalau harus menghadirkan biaya politik dia harus meminjam. Kalau meminjam ini akhirnya jadi nanti batu sandungan," ujar dia.

Ilustrasi korupsi suap. (Foto: Thinkstock/zest_marina)

Akibat meminjam uang yang jadi utang kampanye, Sandi menyebut calon yang kemudian menang dan terpilih kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga, kepala daerah itu dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam dengan cara yang salah.

"Begitu dia harus mengembalikan pinjaman itu, dikejar-kejar pinjaman. Akhirnya dia dipaksa harus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang kolusi," ucap Sandi.

Sandi kemudian menyarankan agar berbagai pihak terkait harus bertemu dan sepakat untuk berupaya mencegah korupsi. Pertemuan itu harus melibatkan partai, birokrat, masyarakat, hingga aktivis antikorupsi.

"Kita duduk, seperti apa mencegah korupsi ini. Salah satu yang menjadi primadona kegiatan korupsi ini adalah kepala daerah. Berarti ada siklus yang harus kita putuskan disitu, harus kita solusikan," pungkasnya.