Kepercayaan Tinggi Rakyat Indonesia ke Pemerintah: Anomali di Dunia

Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sekelompok orang dengan riasan wajah berwarna putih layaknya zombie berjalan menuju Istana Merdeka pada Jumat (20/10/2017). Di sisi lain, para buruh dan mahasiswa juga menuju lokasi yang sama dengan tujuan yang serupa: aksi peringatan 3 tahun Jokowi-JK.

Diwarnai aksi protes dan kritik, 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK tercatat masih dipercaya oleh lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia.

Pernyataan tersebut merupakan simpulan permukaan dari survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan PR (Public Relations) global, Edelman. Edelman Trust Barometer 2018 mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kepercayaan paling tinggi terhadap pemerintahnya.

Data kepercayaan masyarakat. (Foto: Chandra Dyah Ayuningtyas/kumparan)

Dari 28 negara yang disurvei oleh Edelman Trust Barometer pada 2018, Indonesia menempati urutan ketiga setelah China dan Uni Emirat Arab kategori Trust in Government. Persentase kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya secara berturut-turut menurut Edelman: 53 persen (2014), 72 persen (2015), 58 persen (2016), 71 persen (2017), dan 73 persen (2018).

Survei ini dilakukan pada 28 Oktober sampai 20 November 2017 dengan sampel sebanyak 1.150 orang berusia 18 tahun lebih. Survei yang dilakukan secara daring ini memiliki margin of error sebesar 0,6 persen.

Berdasarkan survei tersebut tampak kepercayaan masyarakat yang makin meningkat terhadap pemerintah. Hal ini menjadi anomali di tengah tren global yang justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Berdasarkan hasil riset yang sama, warga dunia justru tengah mengalami tren penurunan kepercayaan terhadap pemerintah di masing-masing negara. Penurunan kepercayaan terhadap pemerintah secara global itu dipicu oleh resesi besar-besaran yang berlangsung sejak 2007.

Lalu apa yang terjadi di Indonesia?

Equalitarian style

Jokowi dan keluarga jalan-jalan di Malioboro. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Kemeja putih dengan lengan panjang tergulung tampaknya menjadi salah satu pakaian favorit Jokowi ketika blusukan. Naik motor trail hingga nge-vlog ala anak muda kekinian pun ia jajal.

Motor jenis chopper berwarna emas yang baru-baru ini ia beli, disebut sebagai caranya mendekati komunitas dan pengusaha muda, setelah ngopi di Toko Kopi Tuku. Mesin motor buatan pabrikan Inggris Royal Enfeld, namun badannya buatan kolaborasi bengkel Elders Garage (Jakarta) dan Kickass Chopper (Bali).

Jokowi sempat mengundang pemilik bengkel yang membuatkannya bodi motor emas itu. Ia merogoh kocek sekitar Rp 140 juta untuk membeli motor tersebut. Si motor emas, ia uji coba di kompleks Istana Bogor.

Presiden Joko Widodo dan motor chopper emasnya. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

Pengajar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun gun Heryanto menilai gelagat Joko Widodo tersebut ikut menentukan kepercayaan publik kepadanya. Dengan cara itu, menurut Gun gun, Jokowi berusaha membuat warga merasa terlibat dengan pemerintahan yang tengah dijalankan.

“Itu akan membantu pemerintahan Jokowi sebenarnya untuk melibatkan warga untuk bergerak bersama,” kata Gun gun kepada kumparan, Senin (29/1).

Gun gun menjelaskan gaya kepemimpinan tersebut sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi aktif dua arah. “Gaya kepemimpinan Jokowi itu kalau dalam perspektif akademik, bisa disebut sebagai Equalitarian Style.”

Dalam tataran teoritis Equalitarian Style termasuk gaya komunikasi egaliter. Jenis komunikasi yang dikelompokkan oleh Stewar L. Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku Human Communication yang menekankan komunikasi dua arah yang cenderung santai dan informal.

Konsolidasi massa dan politik

Jokowi di pembukaan Munaslub Golkar (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Tak hanya itu, Jokowi tampaknya cukup piawai mengonsolidasikan pendukungnya. Partai-partai yang semula menjadi oposisi, satu per satu bergabung dalam koalisi, yakni Golkar dan PAN.

Selain itu, ketika ramai aksi demonstrasi 212 pada Desember 2016, Jokowi memilih menemui massa di tengah gerimis dengan payung birunya yang besar. Bagi Gun gun, Jokowi tengah menunjukkan netralitas, meski kompatriotnya dulu di DKI Jakarta, Ahok, tengah menghadapi persoalan hukum.

Gun gun melihat kemahiran sikap tersebut turut membentuk keyakinan massa. Peristiwa tersebut, menurut Gun gun, sedikit banyak berdampak pada Jokowi. “Itu tentu sebagai turbulence, bukan hanya pada Ahok, dengan pertanyaan yang disampaikan bulan September (2016). Dalam beberapa hal juga punya efek domino pada eksistensi Jokowi, karena banyak attacking statement,” papar Gun gun.

Peristiwa seputar Pilkada DKI Jakarta dinilai sebagai preseden hubungan pemerintah pusat dengan massa Islam. Namun, Jokowi terus mencoba mendekati semua pihak untuk meredam kemarahan massa.

Jokowi berupaya menarik kembali suara massa Islam, salah satunya, sebagai massa terbesar. “Dia sudah banyak melakukan, mengundang misalnya NU, mengundang misalnya Muhammadiyah, mengundang ormas-ormas lain untuk ke Istana berbicara banyak hal antara lain Perppu ormas,” ujar Gun gun.

Konsolidasi massa dan politik yang dilakukan Jokowi dalam tiga tahun terakhir ini, menurut Gun gun, menjadi faktor pemicu meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintahan yang ia pimpin.

Di balik rasa percaya

Aksi petani mengadu ke Jokowi. (Foto: David Pratama/kumparan)

Tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah itu bukannya tanpa cela dan tak semulus angka-angka yang merangkak naik.

Rapor merah salah satunya datang dari Amnesty International yang mengkritik persoalan HAM yang seolah dikesampingkan. Kasus-kasus penggusuran petani demi ambisi pembangunan infrastruktur salah satu yang paling disoroti.

“Pemerintahan Jokowi-JK memang berjanji akan membangun dari pinggir, dari desa-desa. Tapi malah justru menggusur komunitas petani,” ujar Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, tahun lalu (19/10/2017).

Perlindungan terhadap kelompok buruh, petani, dan miskin-kota, menjadi salah satu dilema di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. "Ini menjadi pola masif di Indonesia. Pembangunan infrastruktur malah meminggirkan para petani," tutur Usman.

Demo tolak Bandara Kulon Progo 20/1 (Foto: Hendra Nurdiyansyah/Antara)

Keraguan akan sistem pemerintahan yang tengah berlangsung memiliki catatannya sendiri. Menurut Edelman Trust Barometer Indonesia, 42 persen meyakini sistem yang berlangsung akan gagal karena kurangnya rasa keadilan dan harapan akan perubahan yang berarti. Sementara 40 persen lainnya ragu-ragu, hanya 18 persen yang benar-benar meyakini sistem pemerintahan saat ini.

Kekhawatiran pertama, sebesar 9 persen, datang dari persoalan korupsi yang sedemikian menjamur dan menghambat perubahan kebijakan. Selanjutnya adalah persoalan globalisasi, yang menjadi perhatian 73 persen responden. Perlindungan hukum dan kebijakan terkait persaingan tenaga kerja, upah, dan perdagangan merupakan hal-hal yang banyak disorot.

Ketakutan juga muncul karena nilai-nilai sosial dan budaya yang kian terkikis. Perubahan masyarakat yang terlalu cepat dinilai tak selalu berdampak baik, tapi malah mengkhawatirkan.

Bisakah negara mempertahankan kepercayaan warganya di tengah dera rasa was-was?

===============

Simak ulasan mendalam lain dengan mengikuti topik Outline!