Kesetiaan PKS kepada Prabowo

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bergegas meninggalkan DPP PKS sambil berikan salam dua jari. Foto: Faisal Rahman

Usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandi, partai Koalisi Adil Makmur sudah ancang-ancang menentukan langkah apakah masuk ke dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi. Pilihan masuk ke dalam pemerintahan tampaknya cukup rasional karena Prabowo menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan masing-masing partai politik pendukungnya.

Demokrat dan PAN menjadi partai yang mulai dibicarakan masuk ke pemerintahan periode kedua Jokowi. Namun, berbagai manuver yang dilakukan para partai pendukung Prabowo-Sandi tidak berlaku bagi PKS.

PKS sampai saat ini menyatakan masih setia menemani Prabowo. Padahal, Gerindra juga tidak menutup kemungkinan juga merapat ke pemerintah.

“Kami tidak akan meninggalkan Pak Prabowo dan tidak akan meninggalkan Gerindra. kami akan selalu bersama," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

Pernyataan Mustafa itu dilontarkan setelah pimpinan partai Koalisi Adil Makmur berkumpul di rumah Prabowo. Saat ini, kata Mustafa, suara internal partai tidak terlalu berbeda dengan sikap yang akan diambil PKS. Menurutnya, PKS akan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang demokrasi.

Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno beserta sekjen partai koalisi menggelar konferensi pers usai keputusan Mahkamah Konstitusi di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Mustafa menegaskan, PKS tak ingin terbuai dengan tawaran transaksional jabatan agar tidak melakukan kritikan terhadap pemerintahan.

"Sekali lagi, jangan dikalahkan dengan politik transaksional. Kritik-kritik pada pemerintahan hari ini, bisa dijawab oleh pemerintah ke depan untuk kebaikan Indonesia," ujar Mustafa.

Senada dengan Mustafa, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera malah meminta seharusnya Koalisi Adil Makmur tidak harus dibubarkan. Ia malah menyarankan koalisi hanya bertransformasi saja dan bekerja sama melalui legislatif. Mardani merasa, menjadi oposisi bukan sebagai pilihan yang buruk.

“PKS tentu sangat berharap koalisi ini berlanjut dalam bentuk bukan oposisi ya tetapi kekuatan penyeimbang, sehingga di DPR kita bisa bersama-sama menjadi sebuah kekuatan yang mengontrol efektifitas jalannya pemerintahan. Untuk itu, sebetulnya paling enak tidak ada kata dibubarkan, tetapi bertransformasi, mestinya gitu," ucap Mardani.

"Menurut saya, kita sedang membangun budaya organisasi, kami tetap menyatakan posisi oposisi merupakan posisi yang mulia," tambahnya.

Anggota DPR-RI, Mardani Ali Sera. Foto: Fadjar Hadi/kumparan

Mardani menjelaskan, secara garis besar, tak ada perbedaan antara oposisi dengan pemerintah. Keduanya, kata Mardani, tetap memiliki kecintaan dan keinginan untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Ia mencontohkan kalau tak ada oposisi, pertumbuhan Indonesia tidak akan melaju dengan baik.

“Sebagai contoh, ketika pertumbuhan ekonomi 5 persen enggak bisa di challange jika enggak ada oposisi. Tapi dengan adanya oposisi yang mampu membuat road map yang pertumbuhannya bisa mencapai 7 persen, tentu itu akan sangat baik dalam era masyarakat Indonesia yang sangat feodal," tutur Mardani.

PKS selama ini terkenal loyal dengan Prabowo. Hal itu bisa dilihat dari 5 tahun menemani Gerindra menjadi oposisi seusai Pilpres 2014 yang juga dimenangkan Jokowi.

Kekompakan PKS dan Gerindra juga terbukti dalam koalisi di Pilkada DKI saat mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI.

Saat ini, PKS mungkin masih bisa membujuk partai koleganya agar tidak berpindah haluan, khususnya masih ada Partai Berkarya yang juga belum menentukan sikap pastinya.