Ketua DPP: Golkar Baru Ingin Back Up KPK

Politisi Golkar Happy Bone Zulkarnain (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain mengungkapkan bahwa partai yang kini dipimpin Airlangga Hartarto ini akan melakukan revisi kebijakan terkait Pansus Hak Angket KPK yang kini tengah bergulir di DPR. Ia ingin, seluruh kader Golkar di berbagai tingkatan konsisten merealisasikan tagline 'Golkar Bersih' tersebut.

"Semangat kebatinan kita ingin mem-back up KPK. Tentu segala sesuatu yang kita nilai mengurangi dorongan kita terhadap KPK untuk memperkuat KPK, tentu akan kita revisi," ujar Happy Bone di JCC 5enayan, Jakarta, Rabu (20/12).

Setelah Munaslub selesai, ia mengatakan DPP akan segera menggelar rapat untuk membahas teknis untuk mendukung kebijakan seperti yang diharapkan masyarakat selama ini.

Ia berharap, dengan semangat Golkar Bersih, Partai Golkar dapat menjadi lokomotif partai politik yang memiliki karakter bersih dari korupsi.

"Kita sekarang munaslub beresin dulu. Setelah munaslub beres kita rapat lagi, kita atur kebijakan, di mana kebijakan itu seperti yang diharapkan," kata dia.

Munaslub Partai Golkar (Foto: Fahrian/kumparan)

Tak hanya itu, imbas perubahan kepemimpinan, juga berlaku kepada calon Ketua DPR yang akan ditunjuk oleh Partai Golkar.

Happy menyebut, Ketua DPR yang ditunjuk mendatang akan menyesuaikan kebijakan Golkar Bersih yang telah dicanangkan. Dengan demikian, ia memastikan Ketua DPR yang akan dipilih adalah figur yang mendukung KPK dan pemberantasan korupsi.

"Harus (dukungan KPK). Kita ingin dari hulu dan hilir itu sesuai dengan yang diinginkan visi ketum. Sebagaimana kita ketahui kan anggota DPR itu kepanjangan tangan partai. Enggak boleh mereka di DPR tapi nggak sesuai kebijakan partai. Apa yang disuarakan mereka itu suara DPP. Dan suara DPP menginginkan yang tadi itu, kita ingin membangun Golkar yang bersih," terangnya.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada pembicaraan khusus dengan fraksi partai politik yang lain di parlemen, terkait kebijakan Pansus Angket KPK. Happy menjamin, Airlangga akan dapat mengambil keputusan yang dapat dipahami oleh fraksi-fraksi yang lain.

"Nanti kita atur teknisnya seperti apa. Tentu ketum punya kebijakan yang enaklah untuk semua pihak. Karena juga, jangan sampai hubungan kita yang baik selama ini tidak dipahami maksud kita oleh teman-teman yang lain. Di fraksi lain yang berada di pangket itu," pungkasnya.