kumparan
18 Sep 2019 10:34 WIB

Ketua DPR: Cabut Izin Perusahaan yang Terlibat Karhutla

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo Foto: Fahrian Saleh/kumparan
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah titik di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menyikapi karhutla yang masih terus terjadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 42 perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla di Kalimantan dan Sumatera.
ADVERTISEMENT
"Mendukung proses hukum yang akan diambil oleh KLHK dan memasukkan perusahaan tersebut dalam daftar pelanggar hukum, serta mempertimbangkan untuk pencabutan izin operasional perusahaan yang terlibat tersebut" ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (18/9).
Bamsoet juga mendorong KLHK untuk menerapkan sanksi kepada seluruh perusahaan untuk memberikan ganti rugi. Dia juga meminta agar perusahaan terkait membayar kompensasi kepada masyarakat yang terdampak kabut asap.
Pengendara kendaraan bermotor melintas di jalan Soekarno Hatta ketika kabut asap pekat dampak karhutla menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Rony Muharrman
Selain itu, dia juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan untuk memberikan masker gratis kepada masyarakat, serta menyediakan fasilitas berupa klinik bagi masyarakat terdampak asap.
"Mendorong KLHK bekerja sama dengan imigrasi untuk menetapkan seluruh direksi perusahaan yang disegel agar ditetapkan larangan untuk meninggalkan Indonesia atau kembali ke negaranya sebelum proses hukum diselesaikan,"
ADVERTISEMENT
Bamsoet juga mendorong agar BMKG terus melakukan koordinasi dengan Airnav dan syahbandar terkait penghentian operasional Bandara Kalimarau Berau (Kalimantan Timur), Bandara Juwata Tarakan (Kalimantan Utara), Bandara APT Pranoto Samarinda (Kalimantan Timur, dan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru (Kalimantan Selatan) hingga berdampak pada pembatalan 99 penerbangan pada Minggu (15/9) disebabkan jarak pandang yang terbatas
"Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus berkoordinasi dengan Airnav dan Syahbandar terkait kondisi cuaca terkini di daerah terdampak karhutla terutama mengenai jarak pandang. Sehingga Airnav dan Syahbandar dapat menetapkan waktu yang tepat untuk operasional penerbangan dan pelayaran," kata dia.
Bahkan, Bamsoet juga meminta agar pihak maskapai mempermudah proses pengembalian biaya tiket dari penerbangan yanh dibatalkan. Terakhir, Bamsoet meminta agar pemerintah segera menanggulangi karhutla di beberapa titik di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat terbang maupun kapal laut untuk aktif mencari informasi mengenai status jadwal penerbangan/pelayaran," tuturnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan