Ketua DPR: Hambatan UNBK Harus Segera Ditangani

com-Bambang Soesatyo Foto: Dok. DPR RI

Ketua DPR Bambang Soesatyo minta pemerintah memberi perhatian khusus pada hambatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hambatan itu bisa dihilangkan jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera bersinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ketua DPR prihatin karena UNBK tahun ini belum sepenuhnya bisa diikuti oleh seluruh siswa. Sebanyak 39 persen peserta ujian masih berbasis kertas. UNBK belum bisa menyeluruh karena masih ada sejumlah daerah yang belum terjangkau jaringan internet.

Di Pulau Jawa sekalipun, belum semua sekolah bisa mengikuti UNBK karena masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan internet. Contohnya di Kabupaten Garut, hanya 48 persen siswa yang bisa mengikuti UNBK karena kendala jaringan internet.

Ketua DPR berharap pemerintah bisa memberikan respon yang cepat agar masalah ini tidak terulang pada tahun mendatang. “Harus ada keberanian untuk menetapkan target semua peserta ujian bisa mengikuti UNBK,” ujar Bambang.

Untuk merealisasikan target tersebut, sinergi antara Kemendikbud dan Kominfo menjadi sangat penting. Minimal, Kemendikbud memberikan data dan informasi tentang daerah atau wilayah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot). Informasi dari Kemendikbud itu hendaknya segera ditindaklanjuti oleh Kominfo.

Hambatan pelaksanaan UNBK tentu layak dikaitkan dengan progres proyek Palapa Ring barat, tengah, dan timur. Publik telah diberi pemahaman bahwa proyek Palapa Ring akan mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal. Sebab, proyek Palapa Ring menyediakan kabel fiber optik yang memungkinkan penyediaan akses internet berdaya jangkau Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.

Karena itu, Ketua DPR berharap pemerintah bisa segera merampungkan proyek Palapa Ring dengan semua aspek pendukungnya, agar pada tahun mendatang tidak ada lagi faktor yang menghambat UNBK di seluruh wilayah tanah air.

Story ini merupakan bentuk kerja sama dengan DPR RI.