news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Ketua DPRD DKI Kritik Kenaikan APBD: Tak Berdampak Langsung ke Rakyat

10 Oktober 2018 18:45 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta soal APBD P 2018 (Foto: Mohammad Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta soal APBD P 2018 (Foto: Mohammad Fajri/kumparan)
ADVERTISEMENT
DPRD DKI akan mengadakan Rapat Badan Anggaran terkait anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 yang diajukan Pemprov DKI sebesar Rp 87,3 triliun.
ADVERTISEMENT
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritik kenaikan anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI. Menurut Prasetio, APBD yang terus naik, tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
"Bukan apa-apa, sekali lagi, buat apa kita naik-naikin APBD, sekarang saya melihat ada rancangan hampir kira-kira akan naik menjadi 87 triliun ini, tetapi implementasi ke masyarakatnya tidak sampai," kata Prasetio di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10).
Ia mencontohkan, rencana pembangunan kantor lurah di Jakarta Barat tidak mendapat dukungan dari SKPD daerah itu. Padahal, kata dia, salah satu penyerapan anggaran daerah berasal dari setiap wilayah administrasi ibu kota.
"Saya tidak mau mendengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, ini catatan buat eksekutif, dikasih uang untuk membangun (kantor) lurah dibilang tidak bisa. Iki piye Pak? Pendapatan dari mana? Dari kelurahan itu Pak. Itu front line-nya pemerintah daerah loh," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Karena itu, Prasetio memberi masukan untuk memecat setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menggunakan anggaran dengan baik.
Ia menuturkan, saat ini di Pemprov DKI tak ada lagi memiliki sosok yang suka memecat SKPD memiliki kinerja buruk setelah Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ditahan karena kasus penistaan agama.
"Mungkin bahasa saya yang paling kasar sekarang pecat. Yang doyan mecat orangnya di Mako Brimob sekarang, sekarang saya yang gantiin di DPRD, pecat orang itu," tegasnya.
Lebih lanjut, Prasetio menuturkan sebagai wakil daerah, seharusnya SKPD mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Ia berharap SKPD dapat berfokus dalam menjalankan amanat dengan penggunaan anggaran yang baik.
"Kita ini semua yang ada di sini adalah sebagai pelayan. Saya mengawasi Bapak yang megang kendali uang. Tetapi kalau masih ada hal yang seperti itu, ya tolong Pak Sekda, sebagai eksekutor di lapangan, ganti orang kayak begitu," pungkasnya.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Foto: Moh Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Foto: Moh Fajri/kumparan)
ADVERTISEMENT