Ketua KPK Ingatkan Jokowi akan Amanat Reformasi

Ketua KPK Agus Raharjo saat di PUKAT UGM. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sebuah poster bertuliskan 'PRESIDEN HARUS BERANI' dipegang Agus Rahardjo saat di PUKAT Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (11/9).

Nama Jokowi banyak disebut dalam sikap menolak revisi UU KPK melalui aksi pengiriman nota keberatan kepada presiden. Orang nomor 1 di Indonesia itu menjadi benteng terakhir untuk tidak meloloskan revisi undang-undang yang dianggap melemahkan KPK.

Agus mencoba mengetuk hati Jokowi dengan kembali mengingat amanat reformasi tahun 1998. Ada dua keputusan MPR yang keluar saat itu Keputusan MPR nomor 11 dan 8 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

"Ini amanat reformasi ada dua keputusan MPR yang keluar nomor 11 dan 8. 11 itu tahun '98 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian yang nomor 8 itu rekomendasi road map-nya ke mana," ujar Agus.

Dari dua dasar tersebut, menurut Agus sudah seharusnya saat ini waktunya untuk memperbarui agenda yang lebih menguatkan anti korupsi bukan justru sebaliknya. Dia pun mengingatkan pemerintah bahwa jangan pernah kembali ke masa Orde Baru, karena itu masa yang membuat negara ini krisis.

"Mestinya kita memperbarui agenda kita antikorupsi ini malah balik. Balik ke arah pada waktu itu yang menimbulkan krisis. Apa kita mau krisis lagi? Ini pesan yang paling penting jangan lupa pada sejarah jangan lupa amanat reformasi," katanya

Ketua KPK Agus Raharjo saat di PUKAT UGM. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Agus menyentil Jokowi bahwa Jokowi bisa menjadi presiden karena reformasi yang kemudian membentuk sistem demokrasi. Itu artinya reformasi tidak boleh dilupakan dan hilang dalam ingatan Jokowi.

"Yang mendudukkan presiden Jokowi kan demokrasi yang terjadi pada waktu zaman reformasi. Oleh karena itu semangat reformasi sama sekali jangan dilupakan mari kita ingat itu. Mestinya perubahan searah dengan tata kelola yang lebih baik," tegasnya.