Ketua MPR Dukung Kegiatan Politik di CFD: Asal Tak Kampanye

Zulkifli Hasan di Acara Perempuan Amanat Nasional (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Munculnya gerakan kelompok #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja di Car Free Day (CFD) pada Minggu (29/4) menimbulkan polemik soal boleh atau tidaknya kegiatan dengan unsur politik diselenggarakan di CFD.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpendapat, kegiatan politik di CFD boleh saja dilakukan. Asalkan kegiatan yang dimaksud bukanlah kampanye politik.

"Kalau enggak kampanye kan silakan saja, karena kan saya dengar itu kan inisiatif orang-per orang," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Ia mengakui bahwa situasi saat ini hampir semuanya mengandung unsur politis. Meski demikian, ia meminta agar tidak terjadi perpecahan hanya karena perbedaan pandangan politik antarmasyarakat.

"Ya apa yang enggak ada politik? Ada memberitakan ini juga politik, pasti politik juga, ya kan? Yang enggak terkait apa? Yang beda sama politik apa? Kan semua memang terkait. Ekonomi terkait, semua kegiatan pasti akan terkait dengan politik," tuturnya.

Relawan Jokowi di CFD (Foto: Raga Imam/kumparan)

"Yang paling penting menurut saya, jangan sampai merah putih kita ini koyak. Jangan sampai persatuan ini pecah," lanjutnya.

Bahkan, menurutnya, dalam kegiatan CFD pun beberapa kali terlihat para pendukung Presiden Jokowi yang menyampaikam aspirasi politiknya. Sehingga ia tak mempersoalkan adanya kegiatan itu digelar di CFD.

"Bahkan yang mendukung Pak Jokowi kan ada ya. Nah car free day itu kan bebas dari ajang partai politik, bebas dari kampanye selalu untuk menyampaikan aspirasi ya saya kira," jelasnya.

"Tapi kan harus dijaga bahwa di sini enggak boleh rusuh tempat orang banyak saya juga lari kemarin," pungkasnya.

Diketahui, sempat terjadi aksi saling sindir antara kelompok #2019GantiPresiden dengan #DiaSibukKerja. Aksi saling sindir itu akhirnya berujung pada tindakan diskriminasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga menyesalkan tindakan tersebut dan menegaskan CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Aturan larangan kegiatan politik di CFD sudah diatur dalam Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).