Ketua TGUPP: Tim Gubernur Tidak Punya Target Khusus dari Anies-Sandi

Ketua TGUPP Amin Subekti. (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Mantan Direktur PLN Amin Subekti ditunjuk sebagai Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan membawahi bidang khusus, yakni Percepatan Pembangunan. Tim tersebut bertugas sebagai penasihat sekaligus menyelesaikan permasalahan yang lebih luas, termasuk program-program prioritas Anies-Sandi.

Amin mengatakan, salah satu isu krusial adalah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kita kalau sudah ngomong apapun kalau enggak tertransformasikan dalam government language enggak akan bisa. Makanya RPJMD akan menjadi hal yang sangat critical," kata Amin saat ditemui di ruangannya, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

Namun, untuk membedakan dengan pengerjaan RPJMD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah pendekatannya. Tim Percepatan Pembanguanan mencoba untuk menggunakan pendekatan teknokratis, atau berdasarkan data dan informasi yang akurat yang didapat dari lapangan.

Ia sendiri menargetkan pembahasan mengenai RPJMD sudah bisa diketok palu setidaknya pada Maret 2018. Termasuk meyakinkan program-program prioritas Anies-Sandi masuk kedalamnya.

"Dari misalnya contohnya, misal perumahan itu dulu namanya rusunawa, kita programnya rusunami. Kalau SKPD tidak dikawal dengan proses itu maka dia akan programkan apa yang diprogramkan, program priorotas enggak masuk," lanjut dia.

Amin menyebut Anies-Sandi tidak memberikan target khusus kepada TGUPP. Namun, TGUPP mesti menyalurkan informasi dan kebijakan dengan baik.

"Targetnya, saya tidak punya target khusus. Tolong dicatat, TGUPP tidak punya target khusus. Yang punya target pak gubernur sama pak wagub," ujar Amin.

Untuk mekanisme dalam menjalankan program prioritas, pihaknya sedang masuk dalam tahapan mekanisme perencanaan. Salah satu yang ingin dibangun adalah monitoring dan evaluation (monev). Monev ini juga dilakukan bersama, lantaran tidak mungkin hanya gubernur dan wakil gubernur yang melakukannya.

Anies Baswedan di SUGBK (Foto: Alan Kusuma/kumparan)

Nantinya, masyarakat dapat melihat hasil atau output-nya sebagai parameter keberhasilan. Monev juga berlaku untuk penyerapan anggaran dan sebagainya.

"Umpamanya, contoh, kita sedang men-develop dalam 6 bulan terakhir adalah policy tentang (rumah) DP Rp 0. Dan gubernur mengatakan ini harus selesai dalam sekian bulan, kita pastikan itu selesai. Caranya gimana? Ya kan ada Dinas Perumahan yang harus menyusun policy," jelas Amin.

"Nah kita kejar, sudah sampai mana? Kalau menyimpang dari program prioritas gubernur kita luruskan. Kalau sudah seusai kita jalankan. That's the way it works. Saya pingin ini dipahami dulu, the way it works dengan cara seperti itu," tambah dia.

Tidak hanya program prioritas, menurut anggota TGUPP Naufal Firman Yusrak, tim ini juga memungkinkan untuk turun ke lapangan sambil mendengarkan menghimpun informasi dari masyarakat.

"Jadi kalau ada aduan yang masuk terus perlu verifikasi kita ke lapangan, kita cek langsung. Kadang-kadang ada warga berkonflik, perlu keputusan Pemprov kita cek ke lapangan. Hasil verifikasi baru kemudian dituangkan ke dalam kebijakan," ucap Naufal.

Setiap pengecekan ke lapangan, juga dikoordinasikan dengan SKPD terkait, karena TGUPP hanya bersifat katalis, sedangkan SKPD sebagai eksekutornya. Untuk aduan warga yang masuk juga akan diproses tergantung kompleksitas permasalahannya.

"Kalau aduan warga kita lihat tingkat kesulitan, persoalan beda-beda. Tergantung masing-masing SKPD bagaimana mereka menyelesaikannya," tutup Naufal.