Ketum Kadin: Regulasi Harus Disempurnakan Agar Business Friendly

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani (kanan) pada acara HUT ke-50 Kadin di Jakarta, Senin (24/9). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roslani menyebut kebijakan pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur sudah tepat. Meski demikian, Rosan memahami bahwa hasil atau keuntungan dari pembangunan infrastruktur tersebut belum bisa dirasakan secara maksimal.

"Ya memang kita lihat salah satu proyek adalah infrastruktur, kita juga mesti inget nih kadang-kadang kita maunya instan. Infrastrukturnya selesai besok sudah ada yang pakai. Padahal, untuk semua pembangunan infrastruktur dampaknya itu bukan instan," ujar Rosan di Posko Cemara, Jakarta, Senin (15/10).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, dampak dari pembangunan infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Jokowi baru bisa dirasakan setidaknya dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang.

Tak hanya itu, infrastruktur dibangun di daerah-daerah di luar Jawa sebenarnya tidak memiliki dampak elektoral bagi Jokowi. Tetapi demi menghubungkan wilayah Indonesia, kebijakan itu tetap dilakukan Jokowi.

Dengan demikian, Rosan memuji Jokowi sebagai pemimpin yang bukan tipikal pemimpin egois atau mementingkan elektabilitasnya semata.

"Sebetulnya Bapak Presiden kita adalah Bapak Presiden yang sangat-sangat tidak egois, yang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri," ungkapnya.

Sementara itu, ia menilai tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia adalah mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

Tak hanya itu, berbagai kemudahan juga harus dibuka seluas-luasnya agar para investor bisa masuk dan berinvestasi di Indonesia. Karena dengan begitu, lapangan kerja akan bisa diciptakan sehingga angka penganggura bisa ditekan.

"Bagaimana kita meningkatkan daya saing. Kita harus terbiasa berkompetisi," ujar Rosan.

Ketua Kadin, Rosan P Roeslani di Deklarasi Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Jakarta, Sabtu (25/08/2018). (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

"Regulasi harus disempurnakan agar business friendly. Kita harus terbuka, karena kita tak bisa memenuhi segala sesuatu sendiri seperti kapas. Kita tidak bisa tumbuhkan kapas di sini," ungkapnya.

Rosan pun mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang produktif seperti membuka akses pemagangan untuk meningkatkan kompetensi SDM, hingga pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Sejauh ini sudah dilaksanakan kebijakan yang menciptakan lapangan kerja," pungkas Rosan.