Ketum MUI: Ada Kelompok yang Ingin Ganti Pancasila dengan Intoleransi

27 April 2018 17:35 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Utut Adianto dan Ma'ruf Amin di FGD PDIP (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Utut Adianto dan Ma'ruf Amin di FGD PDIP (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
ADVERTISEMENT
Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, menyoroti masih adanya sejumlah kelompok yang tidak berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, mereka berupaya untuk mengganti Pancasila dengan paham intoleran dan radikalisme.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan Ma'ruf ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan untuk Mencegah Paham Radikalisme Pro Kekerasan dan Intoleransi yang digelar DPP PDIP.
“Adanya kelompok-kelompok yang masih punya paham radikal ingin mengganti Pancasila dengan kekerasan dan intoleran. Ini harus kita tangani melalui kontraradikalisme, deradikalisasi kita satukan pendapat. Kita jaga keutuhan bangsa melalui ukhuwah yang kita kembangkan yaitu ukhuwah islamyiah dan ukhwah wataniyah yaitu persaudaraan sesama bangsa,” kata Ma’ruf di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).
“Bagi mereka yang enggak punya komitmen kebangsaan, berarti masih ada mispersepsi tentang kebangsaan atau tentang keislaman. Padahal keduanya sudah diselesaikan,” tambah Ma’ruf.
FGD PDIP terkait radikalisme dan toleransi (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
FGD PDIP terkait radikalisme dan toleransi (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Namun, dia enggan merinci siapa kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Ma’ruf berharap paham radikalisme, terorisme dan intoleransi harus ditekan dan tidak boleh dibiarkan tumbuh.
ADVERTISEMENT
“Supaya tidak menyebar dan virusnya tidak ke mana-mana, kita harus meminimalisir melalui kontraradikalisme. Saya kira ini melalui dialog-dialog kebangsaan, ceramah-ceramah, pertemuan-pertemuan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa,” tutur Ma’ruf.
Lebih lanjut, menurutnya, pencegahan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi juga penting agar kontestasi politik bisa berjalan dengan baik dan tidak berujung pada perpecahan bangsa.
“Supaya pilkada, pileg, pilpres tidak merusak tatanan keutuhan bangsa. Jadi boleh berbeda pilihan tapi jangan mengarah konflik dan perpecahan,” ujarnya.