Ketum PPP Bahas Politik Identitas Jelang Pemilu Bersama Dubes Eropa

Pertemuan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dengan 21 Dubes Uni Eropa di Kantor DPP Partai PPP. (Foto: Darin Atiandina/kumparan)

Ketua Umum PPP Romahurmuziy bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa, H.E Vincent Guerend, dan 21 duta besar dari negara-negara Uni Eropa di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

Romy menuturkan salah satu topik pembahasan mereka adalah seputar isu politik identitas jelang pelaksanaan Pemilu 2019.

“Pertama, concern mereka tentang isu politik menghadapi Pemilu dan Pileg. Mereka menanyakan tentang stabilitas politik menuju Pemilu 2019 yang akan datang, terutama seruan politik identitas oleh salah satu pihak,” kata pria yang akrab disapa Romy itu.

Menurut Romy, isu politik identitas memang tak akan menghilang sepenuhnya, terutama dalam kontestasi Pemilu. Namun, ia menilai intensitasnya akan berkurang pada dua paslon yang tengah bertarung, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya katakan bahwa cawapres Pak Jokowi, kiai Ma’ruf Amin, salah satu yang menjamin politik identitas tidak banyak digunakan. Dan saya pastikan bahwa kiai Ma’ruf adalah ulama yang dihormati di Indonesia, maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” jelas Romy.

“Kedua, pasangan Pak Prabowo-Sandiaga Uno bukan berasal dari grup atau organisasi Islam manapun, sehingga isu ekonomi akan lebih menonjol,” lanjutnya.

Pertemuan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dengan 21 Dubes Uni Eropa di Kantor DPP Partai PPP. (Foto: Darin Atiandina/kumparan)

Pada pertemuan tersebut, Romy meyakinkan wakil-wakil negara Uni Eropa agar tak perlu khawatir terkait berkembangnya isu SARA jelang Pilpres.

“Political stability is very fine, there’s no political chaos, there’s nothing going to be happen,” kata Romy kepada delegasi yang hadir.

Pertemuan mereka berlangsung selama kurang lebih satu jam. Selain membahas soal SARA jelang Pemilu, sejumlah isu lain yang dibahas antara lain tenaga kerja asing, LGBT, pendidikan, kelompok minoritas hingga perdagangan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) antara Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.