KKP Gencar Beri Asuransi ke Nelayan, Meski Terkendala Catatan Sipil

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja. (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)

Sebagai negara maritim, banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Namun sayangnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat banyak nelayan hingga saat ini belum memiliki asuransi.

Oleh karena itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja menjelaskan pihaknya kini tengah menggencarkan pemberian asuransi kepada para nelayan. Namun kendala yang dihadapi yakni tak tertibnya administrasi kependudukan para nelayan.

"Sudah merata (persebaran nelayan), cuma Anda mesti tahu, banyak nelayan kita yang tinggal di pesisir-pesisir di pelosok yang kadang-kadang secara sertifikasi kependudukan mereka tidak rapi," jelas Sjarief usai acara Lustrum XI Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) di Grha Sabha UGM, Yogyakarta, Selasa (18/9).

Nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Persoalan kependudukan menjadi kendala yang vital lantaran syarat asuransi yakni harus diketahui ahli warisnya. Sementara banyak nelayan yang tidak punya akta kelahiran anaknya.

"Kami ternyata menyelesaikan persoalan asuransi juga menyelesaikan persoalan kependudukan. Belum semua nelayan punya surat nikah kemudian akte kelahiran jadi persoalan," jelas Sjarief.

KKP mencatat saat ini terdapat 2,7 juta nelayan di Indonesia, 1,5 juta di antaranya sudah menerima asuransi. KKP menargetkan pada tahun 2019 para nelayan tersebut semuanya sudah memiliki asuransi.

"Target setiap tahun 500 ribu (nelayan) mungkin tahun depan selesai," pungkasnya.