Komnas HAM Desak Pemerintah Terpilih dan Oposisi Selesaikan Kasus HAM

18 April 2019 18:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konferensi pers Komnas HAM. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Konferensi pers Komnas HAM. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu serentak 2019 yang berjalan lancar. Komnas HAM menaruh harapan besar pada pemerintah dan oposisi untuk menyelesaikan kasus HAM.
ADVERTISEMENT
“Isu HAM tolong siapa pun yang akan menang itu, termasuk yang tidak menang. Saya sampaikan pada TKN dan BPN, Anda menang atau tidak menang, saya tidak mau nyatakan kalah, Anda bertanggung jawab terhadap isu HAM,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat konferensi pers Komnas HAM. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Menurutnya, tim yang tidak menang pun punya kekuatan di DPR untuk mengatasi persoalan terkait HAM. Ia mencontohkan, jika regulasi atau undang-undang hak asasi tak mengakomodir masalah, akan menjadi salah satu kendala.
“Karena Anda enggak menang pun, Anda akan berada di DPR, ikut menyusun regulasi nanti. Kalau RKUHP jelek, atau undang-undang hak asasi atau soal agrarianya jelek, dan nanti kan masalah HAM, akan terjadi isu serius nanti,” lanjutnya.
Kordinator Sub Komisi Penegakan HAM Amiruddin saat konferensi pers Komnas HAM. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Oleh karena itu, setelah tahapan pemilu ini selesai, Taufan memastikan Komnas HAM akan mendatangi pemerintah terpilih serta oposisi. Hal ini sebagai cara Komnas HAM untuk memastikan bahwa persoalan HAM menjadi agenda serius kedua kubu.
ADVERTISEMENT
“Dan kami setelah ini pasti akan datang kepada pemerintahan yang baru, tetapi kepada yang oposisi akan datang juga. Ini agenda ini bukan hanya agenda pemerintahan yang dipilih tapi juga agenda oposisi,” tegasnya.
“Karena kalau pemerintahan yang dipilih mau jalankan, ditolak sama oposisi kan enggak jalan. Misalnya tentang penyelesaian konflik agraria, butuh regulasi di mana semua partai yang ada di DPR mestinya mendukung,” ucap dia.