Komnas HAM Ingatkan Aparat: Tangani Penembakan di Papua Sesuai Hukum

Pimpinan Komnas HAM Amiruddin. (Foto: Iqbal Tawakal Lazuardi Siregar/kumparan)

Komnas HAM mengecam tindakan brutal penembakan 31 karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak bisa ditoleransi.

Namun, Ahmad meminta penegak hukum agar menindak pelaku penembakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang ada. Selain itu, pemerintah juga diharapakan memastikan adanya perlindungan bagi setiap korban dan saksi dalam kejadian tersebut.

"Meminta aparat penegak hukum sesegera mungkin bisa menindak dan menangkap para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia," kata Ahmad di Kantor Komans HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/10).

"Pemerintah juga memastikan adanya perlindungan, menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun non fisik mereka para korban dan saksi kunci yang selamat," lanjut Ahmad.

Pimpinan Komnas HAM (kiri-kanan) Amiruddin, Ahmad Taufik Damanik, Munafrizal Manan, Beka Ulung Hapsara memberi pernyataan tentang penembakan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. (Foto: Iqbal Tawakal Lazuardi Siregar/kumparan)

Lebih lanjut, Ahmad meminta pemerintah membangun upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal di Papua agar tidak terulang kembali. Ia meminta agar pemerintah dapat melibatkan elemen masyarakat.

KKB menembak mati 31 karyawan proyek pembangunan jembatan sebagai salah satu program trans Papua pemerintah. Penembakan terjadi di Kali Yigi dan Kali Aura Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Selain pekerja sipil, KKB juga membunuh seorang anggota TNI yang bertugas di Yonif 755/Yalet. Seorang prajurit TNI itu tewas setelah 4 karyawan PT Istaka Karya coba melarikan diri.