Kompolnas Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Darurat Narkoba

Diskusi dengan topik darurat narkoba. (Foto: Adhim Mugni/kumparan)

Peredaran narkoba di Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Terlebih saat petugas gabungan menggagalkan penyelundupan berton-ton narkoba dan polisi menangkap sejumlah artis karena narkoba.

Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan narkoba, Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan menilai, Presiden Joko Widodo perlu membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait darurat narkoba.

"Presiden juga sudah mengatakan kegentingan soal narkoba, tapi itu harus ada dasar hukumnya. Saya harap ada Perppu darurat narkoba atau setidaknya Perpres," kata Andrea dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan topik: "Darurat Narkoba" di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Dia berpendapat Perppu darurat narkoba itu sangat penting. Dengan Perppu, ia berharap aparat penegak hukum memiliki akses yang lebih saat memberantas narkoba.

Terlebih jika dalam Perppu itu, kata dia, pihak yang dianggap mengahalangi pemberantasan narkoba atau dianggap bersekongkol dalam kejahatan narkoba bisa dihukum.

"Infonya sekarang penyidik BNN, Polri, susah masuk ke lapas. Padahal peredaran di sana ada banyak. Nah kalau nanti ada Perppu itu, bebas all access," ujarnya.

Ilustrasi narkoba. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Selain itu terkait pemberantasan narkoba, dia berharap semua instansi agar meningkatkan koordinasi. Termasuk antara Polri dengan BNN.

"Saya harap nanti Polri dan lembaga lain pun kalau mau menangkap itu harus koordinasi dulu sama BNN. Kalau BNN dalam UU menjadi ujung tombak penanganan narkoba. Sekarang instansinya penangkap narkoba seperti sendiri-sendiri, ini muncul, itu muncul, ya gitu lah," paparnya.