Konferensi Pemuda di Portugal Ditutup, Hasilkan Deklarasi Lisboa +21

Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh, Menteri Pendidikan Portugal Tiago Brando Rodrigues (kiri), dan Sekjen PBB Antonio Guterres, beserta peserta konferensi usai Deklarasi Lisboa +21, Portugal Foto: Istimewa

Pertemuan Menteri Pemuda Sedunia yang dilaksanakan di Lisbon, Portugal, sejak 21 hingga 23 Juni 2019, sudah ditutup secara resmi. Acara bertajuk World Conference of Ministers Responsible for Youth dan Youth Forum 2019 ini menghasilkan 19 butir kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Lisboa +21.

Deklarasi dibacakan langsung oleh Duta Sekjen PBB Urusan Kepemudaan, Jayathma Wicramanayake. Beberapa hal yang disepakati dalam Deklarasi Lisboa +21 adalah komitmen pemenuhan kebebasan dan hak asasi dalam mendorong partisipasi kaum muda, penyusunan kebijakan pengembangan kepemudaan dengan pendekatan partisipatif dan mendukung pencapaian SDGs.

Tapi, tak cuma itu. Masih ada kesepakatan soal pengembangan program serta kebijakan pencegahan kekerasan dan diskriminasi di kalangan kaum muda, program lingkungan untuk partisipasi mencegah dampak buruk akibat perubahan iklim, isu-isu terkait hak kesehatan, pendidikan, serta partisipasi kaum muda dalam pembangunan menjadi isu yang disepakati dalam Deklarasi Lisboa +21.

Sekjen PBB, Antonio Gutteres, menutup langsung acara itu. Dalam sambutannya, Gutteres menyampaikan banyaknya generasi muda yang menganggur akibat kemajuan teknologi.

"Banyak lapangan pekerjaan berkurang karena digantikan teknologi. Ini ancaman bagi generasi muda," kata Gutteres yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Portugal, Senin (24/6).

Guterres turut menyampaikan pandangannya mengenai perubahan iklim beberapa waktu ke belakang. Ia menegaskan bahwa generasi seusianya dianggap telah gagal menghadapi tantangan darurat iklim. Kendati demikian, Guterres masih menaruh harapan kepada generasi muda yang kelak akan memimpin dan melanjutkan perjuangan ini.

Sementara itu, Deputi Pengembangan Pemuda, Asrorun Niam Sholeh, yang mewakili Indonesia dan menjadi ketua delegasi dalam pertemuan tersebut menyatakan, Indonesia terus berupaya keras menjadi negara maritim yang memaparkan nilai-nilai kemanusiaan universal, toleransi, dan kebhinekaan.

"Juga senantiasa mempromosikan demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi, dan meneguhkan diri sebagai negara yang mengharmonikan nilai Islam dan demokrasi dapat berjalan secara harmoni," ucap Niam.

Niam berharap dengan nilai-nilai itu, pemuda Indonesia ke depan dapat memainkan peran yang sangat signifikan sebagai agen peradaban bagi masa depan bangsa. Ia juga berharap pemuda Indonesia kelak dapat memberikan sumbangsih besar bagi perdamaian dunia.

"Kita punya tanggung jawab untuk menyediakan ruang partisipasi kaum muda sebagai bagian dari masyarakat global agar berkontribusi positif dalam membangun peradaban. Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia harus menjadi spirit mewujudkan masyarakat beradab, toleran, terbuka, dan demokratis," jelas Niam.