Korban Gempa Palu Mengeluh Birokrasi Berbelit untuk Dapat Bantuan

Korban gempa Palu antre bantuan di depan Markas Kodim. (Foto: Soejono Eben/kumparan)

Warga Kota Palu yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada Kamis (10/10) siang terlihat memadati gerbang pintu masuk Kodim 1306 Palu.

Pantauan kumparan di lokasi, para warga tersebut terlihat mengantre di halaman depan Kodim, hingga ada yang memilih menunggu di pelataran taman kantor Wali Kota Palu.

Warga tersebut antre untuk mendapatkan bantuan berupa makanan dan minuman. Namun akibat tak jelasnya syarat untuk memperoleh bantuan banyak warga hingga saat ini belum menerima kejelasan bantuan. Bahkan beberapa di antaranya harus rela antre menunggu berhari-hari.

"Kemarin kan cuma kertas selembaran nama RT/RW dan nama kepala keluarga dengan cap stempel, kemudian mengisi kebutuhan. Saya serahkan Selasa sore, Rabu saya datang, saya tunggu, tidak ada (bantuan),” ujarsalah satu warga, Idam, di lokasi.

Namun aturan dan kertas tersebut diubah lagi syaratnya. Idam mengatakan ia harus menunggu antrean baru lagi padahal berkas syarat bantuan sudah dia berikan.

“Diubah lagi dalam kertas HVS ditulis semua orang (daftar keluarga). Kamis ini saya tunggu lagi belum dipanggil,” ujar Idam dengan sedikit kesal.

Ketidakjelasan ini membuat warga gusar. Tak sedikit yang akhirnya melampiaskan amarah hingga keributan-keributan kecil terjadi.

“Makanya ribet dan berubah berubah, makanya ada yang mengeluh dan ribut,” ujar Idam.

Pusat posko bantuan yang berada di tengah kota memang membuat warga berbondong-bondong mencari bantuan ke lokasi. Untuk menjaga suasana tetap kondusif, warga diiimbau antre dan menunggu giliran untuk dipanggil oleh petugas.

Korban gempa Palu antre bantuan di depan Markas Kodim. (Foto: Soejono Eben/kumparan)

“Alasanya itu terlalu banyak orang dan penjelasannya kurang jelas yang dibilang antre lima-lima orang masuk ke dalam. Dari pagi baru ada sekitar 50 orang yang masuk ke dalam,” ujar Idam.

Warga lainya yang berada di lokasi yang sama juga menyakatan hal yang serupa. Mereka menyayangkan kurangnya posko-posko besar oleh pemerintah daerah sendiri.

“Ini harusnya pemerintah memeriksa posko, ini posko ada swasta kita harap pemerintah daerah ada juga,” ujar Anwar.