news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Korut Sebut Pemerintahan Trump Sekumpulan Orang Kaya yang Rasis

1 Februari 2018 12:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Donald Trump (Foto: REUTERS/Win McNamee)
zoom-in-whitePerbesar
Donald Trump (Foto: REUTERS/Win McNamee)
ADVERTISEMENT
Setelah berkali-kali diserang secara verbal oleh Amerika Serikat soal pelanggaran hak asasi manusia, kini giliran Korea Utara menyerang balik. Korut rilis laporan pelanggaran HAM pemerintah Presiden Donald Trump, yang menurut mereka isinya adalah orang-orang kaya yang rasis.
ADVERTISEMENT
Laporan ini terdapat dalam "Buku Putih Pelanggaran HAM di AS pada 2017" yang dirilis oleh Institut Studi Internasional di Korut dan dibagikan di kalangan diplomat di Jenewa.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa diskriminasi dan kebencian terhadap ras tertentu menjadi penyakit menahun dalam sistem sosial di AS. Hal ini memburuk dalam pemerintahan Trump.
"Kekerasan ras yang terjadi di Charlottesville, Virginia, pada 12 Agustus adalah contoh dari kebijakan pemerintahan saat ini yang rasis," tulis laporan tersebut.
Bentrokan di Virginia AS (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)
zoom-in-whitePerbesar
Bentrokan di Virginia AS (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)
Tidak sembarangan Korut menyebut pemerintahan Trump isinya orang-orang kaya. Menurut laporan itu, sejak memimpin setahun lalu, Trump mengisi kabinetnya dengan para miliarder.
Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Menteri Perdagangan Wilbur Ross, Menteri Keuangan Steven Mnunchin dan Menteri Pertahanan James Mattis.
ADVERTISEMENT
"Total aset pelayan publik di tingkat wakil menteri ke atas pada pemerintahan saat ini mencapai USD 14 miliar," ujar buku putih tersebut.
Lebih lanjut laporan itu mengatakan kebebasan pers dan berekspresi tidak ada lagi di AS. Dalam setahun terakhir, ujar laporan itu, pemberangusan terhadap media meningkat.
Donald Trump di camp david (Foto: Reuters/Yuri Gripas)
zoom-in-whitePerbesar
Donald Trump di camp david (Foto: Reuters/Yuri Gripas)
Pengangguran dan gelandangan semakin banyak di AS. AS juga termasuk sebagian kecil negara yang tidak memberikan cuti berbayar bagi karyawati yang melahirkan dan banyak warganya yang tidak mampu membiayai pengobatan.
Buku putih Korut itu dikeluarkan selang beberapa pekan sebelum rapat tahunan Dewan HAM PBB digelar di Jenewa.
"AS 'si penjaga demokrasi' dan 'penjunjung HAM', tidak bisa menyembunyikan sifat asli mereka sebagai pelanggar hak asasi," tulis Korut.
ADVERTISEMENT