KPK Akan Gelar Rapat Evaluasi di Rumah Dinas Gubernur Jambi

Ilustrasi KPK. Foto: Helmi Afandi/kumparan

KPK akan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait program pencegahan korupsi di Provinsi Jambi.

Kegiatan yang akan melibatkan Gubernur Jambi, Bupati dan Walikota se- Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah dan Inspektur se-Provinsi Jambi itu akan diselenggarakan di aula rumah dinas Gubernur Jambi, pada Selasa (12/3).

"Rapat koordinasi dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka penyampaian hasil evaluasi atas pelaksanaan program pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Jambi selama tahun 2018," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (11/3).

Dalam rapat tersebut, akan dipaparkan hasil evaluasi program pencegahan korupsi di Jambi. Terdapat 8 sektor yang menjadi fokus, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

KPK pun direncanakan akan menyampaikan sejumlah fokus pencegahan KPK di tahun 2019.

"Di samping itu, untuk tahun 2019, terdapat sejumlah fokus kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah)selain 8 sektor yang sudah dilakukan di tahun 2018, yaitu di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan BUMD," ucap Febri.

Beberapa waktu lalu, KPK menangani kasus suap yang melibatkan Zumi Zola selaku Gubernur Jambi. Pada pengembangannya, sejumlah anggota DPRD Jambi pun kemudian terseret kasus suap tersebut.

Menurut Febri, kegiatan koordinasi serta evaluasi pencegahan yang dilakukan KPK di Jambi merupakan suatu bentuk keseriusan KPK dalam membantu perbaikan di wilayah Jambi. Perbaikan tersebut, kata Febri, dilakukan KPK tak hanya untuk Pemerintah Provinsi, tetapi juga untuk perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota se-Jambi.

"Kami harap apa yang dilakukan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Jambi. Jadi selain penindakan yang memproses sejumlah pejabat Provinsi dan DPRD Jambi, KPK juga secara paralel melakukan upaya Pencegahan korupsi," kata Febri.

Sebelumnya tim pencegahan KPK melakukan sejumlah pengecekan terhadap laporan harta kekayaan kepala daerah di Jambi. Pengecekan tersebut didasarkan pada masa rendahnya tingkat pelaporan harta kekayaan oleh kepala daerah di Jambi.