KPK Bantu Masyarakat Adat Awasi Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Gedung KPK. (Foto: Marcia Audita/kumparan)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambangi Gedung KPK, Jumat (20/4). Kedatangan mereka bertujuan untuk mengadu kepada KPK terkait adanya masalah korupsi di sektor sumber daya alam.

Deputi II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi berharap KPK dapat mengawal berbagai masalah di sektor SDA, khususnya, terkait proses perizinan lahan.

"Jadi kami ingin ada suatu upaya yang luar biasa dari KPK, untuk bersama-sama dengan kami melihat isu korupsi di sektor sumber daya ini, termasuk hutan. Jadi mulai dari proses perizinan, bahkan kami menengarai bahwa proses-proses korupsi di sektor sumber daya alam ini juga bekerja pada saat menuju pilkada," ujar Erasmus kepada wartawan usai bertemu pimpinan KPK, Jumat (20/4).

Erasmus berharap, dugaan penyimpangan perizinan di SDA terkait Pilkada itu, dapat menjadi fokus utama KPK. Sebab, ia menyebut masyarakat adat beberapa kali mendapatkan intimidasi dari korporasi terkait status kepemilikan tanah.

"Jadi intimidasi itu hal yang seringkali dialami masyarakat adat, ketika suatu proses pembangunan dilakukan di wilayah-wilayah adat. Kami bisa kasih beberapa contoh intimidasi yang selama ini terjadi. Misalnya, seperti yang dilakukan di Seko, Kabupaten Luwu Utara, atau di Kabupaten Nagekeo baru-baru ini di Flores. Banyak tempat lain juga yang terjadi hal serupa," tuturnya.

Pertemuan ini disambut baik Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Saut mengatakan, KPK siap bekerja sama dengan masyarakat adat mengawasi kasus korupsi di berbagai sektor.

"Kami akan ada engagement dengan mereka. Bentuknya apakah kami akan membuat sebuah kegiatan yang memungkinkan mereka bisa mengimbangi cara berpikir teman-teman di Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya. Sehingga kalau melapor ke kita itu detail," ujar Saut.

"Mereka ingin bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang, karena saya selalu mengatakan, orang Indonesia itu semuanya dari desa, saya juga dari desa, dari kampung. Nah kemudian bagaimana nilai-nilai itu tetap ada, pembangunan tetap jalan. Itu yang perlu disampaikan pesannya," imbuhnya.