KPK Harap Tak Ada Lagi Kepala Daerah di Jatim Jadi Tersangka Korupsi

Ilustrasi tahanan KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

KPK berharap tidak ada lagi kepala daerah di wilayah Jawa Timur yang jadi tersangka kasus korupsi. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang terbanyak tersangka korupsi di KPK pada 2018 lalu.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Jawa Timur.

"Mari kita wujudkan Jawa Timur menjadi provinsi yang bebas dari korupsi, kalau di tahun 2019 nggak ada lagi kepala daerah yang terkena korupsi," kata Alex di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2).

Rapat koordinasi pencegahan korupsi KPK di Provinsi Jawa Timur yang dihadiri langsung Gubernur. Foto: Dok. Humas KPK

Dalam paparannya, Alex mengungkapkan bahwa sebenarnya sejumlah daerah di Jawa Timur memiliki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di atas rata-rata nasional. Daerah-daerah itu adalah Pemkab Lamongan dengan 93 persen, Pemkot Surabaya sebesar 93 persen, Pemprov Jatim 85 persen, Pemkab Situbondo 83 persen, Pemkot Batu 83 persen, Pemkab Banyuwangi 81 persen, Pembak Malang 80 persen, Pemkab Kediri 79 persen, Pemkab Sampang 77 persen dan Pemkab Blitar 77 persen.

Kendati demikian, Alex menyebut nilai itu tidak menjamin daerah tersebut 100 persen bersih dari pejabat korup. "Tetapi kembali lagi bahwa itu terkait dengan program-program pencegahan tidak menjamin juga kalau itu nilainya baik, dia terus tidak ada masalah karena di beberapa daerah pun yang nilainya baik ternyata kepala daerahnya kena KPK," ungkapnya.

Namun, KPK tetap mengapresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang telah mengikuti MCP untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik. "Masalah perizinan lebih mudah, kemudian pengadaan barang dan jasa lebih transparan proses penganggaran juga lebih transparan. Hal-hal seperti itu kita harapkan mampu mencegah korupsi," ujarnya.

Sementara untuk daerah yang memiliki nilai MCP rendah, KPK bakal tetap mendorong melalui koordinasi dengan sejumlah daerah yang telah memiliki nilai MCP tinggi. Selain itu, pihaknya bakal melakukan monitoring dan verifikasi secara langsung dari Jakarta.

"Kabupaten Ponorogo yang paling angkanya baru 39 persen. Nanti juga kita dorong dengan bantuan daerah-daerah yang nilainya sudah baik. Misalnya, Lamongan yang paling tinggi itu kan dia menularkan kepada daerah daerah yang lain," kata Alex.

Selain dari KPK, acara ini dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, para pimpinan DPRD provinsi Jatim serta para Kepala Daerah di provinsi Jatim.

"Rakor ini dihadiri sekitar 200 orang dengan rincian 38 orang Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, 10 Kabupaten (20 orang Bupati dan Wakil Bupati), 9 Kota (18 orang Walikota dan Wakil Walikota). Kemudian pimpinan KPK Alexander Marwata dan Tim Korsupgah telah berada di lokasi," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah secara terpisah.

Wakil Gubernur Jawa TImur Emil Dardak (kedua dari kanan) di rapat koordinasi pencegahan korupsi KPK di Provinsi Jawa Timur. Foto: Dok. Humas KPK

Menurut Febri, KPK menaruh perhatian yang cukup besar kepada Provinsi Jatim. Sebab, selama penanganan kasus korupsi tahun 2018, KPK sudah menetapkan banyak tersangka yanh berasal dari Jatim terutama di tingkat kabupaten dan kota.

"Kami harap dengan upaya pencegahan yang diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur jadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jawa Timur," tutup Febri.