KPK Ingin Pemerintah Benahi Sistem untuk Tutup Celah Korupsi

Ketua KPK, Agus Rahardjo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, sistem pemerintah saat ini kurang transparan, sehingga hal itu memicu tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara. Karena itu, pihaknya menyarankan pemerintah memperbaiki sistem agar lebih transparan.

"Terkait dengan perbaikan sistem, kita selalu menekankan perbaikan sistem itu yang paling baik adalah mengedepankan transparansi," ujar Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (5/5).

KPK menyatakan demikian, kata Agus, tidak terlepas dari kasus operasi tangkap tangan yang baru dilakukan terhadap anggota DPR RI Komisi XI Amin Santono, serta tiga orang lainnya, yakni Eka Kamaludin dari pihak swasta, Yaya Purwanto sebagai Kasie Pengembangan Pendanaan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu serta, Ahmad Ghaist dari pihak kontraktor sebagai pemberi suap.

Amin didiguga menerima suap terkait usulan dana dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Amin diduga menerima suap agar mengupayakan dua proyek di Kabupaten Sumedang masuk dalam RAPBN-P tersebut.

Serta contoh kasus-kasus lainnya yang dulu sama persis berkaitan dengan kasus ini. Dalam kasus tersebut, KPK menduga masyarakat di daerah tidak mengetahui program pemerintah di derah tersebut. Sehingga seolah-olah Amin yang memberikan proyek di daerah tersebut.

"Mestinya pembicaraan pemerintah dan legislatif pun rakyat juga bisa mengikuti perkembangannya yang diusulkan pemerintah apa, kemudian dibicarakan DPR seperti apa, kenapa kemudian keputusannya misalkan diputuskan kegiatan ini," kata dia.

Yaya Purwanto di KPK (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Menurut Agus, pemerintahan Joko Widodo dalam setiap kampanyenya mengimbau agar setiap perencanaan kegiatan dan keuangan dilakukan secara terbuka dan memanfaatkan teknologi.

"Mudah-mudahan sistem itu bsia dibangun lebih cepat. Dulu Pak Jokowi menginginkan itu, e-Planning, e-Budgeting, katalog, perizinan juga," harapnya.